.webp)
"Sebagai jalan keluar dari problem politik biaya tinggi, sekarang ini cara yang ditempuh Partai Nasdem untuk membiayai setiap calegnya sebayak Rp 5-10 miliar itu merupakan langkah yang cerdik. Dalam bahasa gaul-nya itu yang boleh juga," kata Ketua DPP Golkar, Hadjrianto Tohari, kepada detikcom, Senin (11/6/201).
Tapi, menurut Hadjri, cara itu adalah solusi yang sifatnya sementara alias ad hoc. Idealnya, sebenarnya bagaimana menghapuskan politik biaya tinggi itu sendiri. Politik biaya tinggi, menurutnya harus diakhiri. Pasalnya, banyak menimbulkan efek negatif seperti perilaku koruptif di kalangan para politisi.
"Cara mengakhirinya tentu saja bukan dengan cara seperti yang ditempuh Partai Nasdem itu, melainkan dengan membuat sistem politik biaya murah. Tapi karena kesadaran untuk menciptakan sistem politik biaya murah semacam ini belum ada di benak pikiran pemimpin kita, maka solusi Partai Nasdem itu boleh juga. Sekali lagi itu penyelesaian yang bersifat ad hoc,"ungkap Hadjri.
Hadjri menilai langkah tersebut bukan berarti membeli demokrasi. Tapi justru membantu figur politikus yang bagus yang tidak punya dana menjadi siap berkompetisi dengan para caleg lain yang hanya mengandalkan dana dalam pemilu legislatif.
"Kebijakan tersebut niscaya dapat menjebol stagnasi bagi calon-calon anggota DPR yang tidak punya dana alias miskin sumber finansial. Selama ini mereka yang miskin dana politik tertahan di balik tembok tebal oligarki orang kaya dan akhirnya dikalahkan oleh mereka yang hanya mempunyai dana semata-mata," papar Wakil Ketua MPR ini.
Manuver Partai Nasdem ini, lajut Hadjri, dapat menjadi antitesis atas partai lain yang jselama ini alih-alih mendanai calegnya, justru mengutip iuran/sumbangan yang sangat besar dari para caleg. Merekaharus menyetor iuran ke partai, sementara kampanye pun biaya sendiri.
"Artinya mereka itu "kanan-kiri kena", bukan "kanan-kiri oke". Bagi caleg yg kaya tentu tidak masalah. Tapi bagi caleg yang duitnya cekak bagaimana?,"katanya.
Namun bagaimanapun untuk berpolitik seperti Nasdem dibutuhkan modal besar. Hadjri sendiri berharap kelak parpol dibiayai negara, agar semuanya clear.
"Tentu jauh lebih ideal kampanye dibiayai oleh negara. Saya sangat setuju! Pasalnya, dengan dibiayai APBN kontrolnya akan lebih mudah. Pertanggungan jawab penggunaan APBN menurut UUD 45 Pasal 23A kan kan harus terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Walhasil, kontrolnya akan lebih mudah dan memungkinkan. Hukum keuangan negara akan berlaku disana,"tandasnya.
(/)
