Disurvei Paling Korup, DPR Harus Berani Reformasi Parpol

Jakarta - DPR harus mampu membuat gebrakan yang berani setelah disebut survei sebagai lembaga terkorup. DPR harus mereformasi partai politik.

"DPR harus berani melakukan reformasi parpol. Jangan parpol itu dibiayai dana siluman tidak halal. Hal seperti ini yang harus dibereskan dan buat regulasi yang menjamin dana parpol bukan dari dana siluman," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6/2012).

Menurut dia, parpol harus jadi pelopor agar dijamin anggota yang masuk DPR itu mempunyai integritas agar tidak menjadi tempat berkumpul dan melindungi para koruptor.

Ia juga berpendapat mekanisme anggaran yang selalu tertutup itu menjadi peluang.

"Mekanisme ini harus diperbaiki supaya perlahan-lahan praktek korupsi bisa diperbaiki," ujar dia.

"Saya membayangkan DPR itu seperti sapu bersih, jadi kalau ada kotoran, DPR yang bisa bersihkan," lanjut Sebastian.

Sementara itu, anggota DPR Taslim Chaniago mengapresiasi hasil survei yang menyebut DPR lembaga terkorup.

"Mudah-mudahan kita sadar dan karena ini mau Pemilu, bagi Saudara-saudara yang mau menjadi anggota DPR harus melakukan perbaikan dan perubahan ke arah lebih baik. Jangan kita terlena, hari ini kita mulai," imbau politisi PAN ini.

Anggota DPR dari FPDIP Dewi Aryani berpendapat DPR sebaiknya mengusung politik uang diterapkan dalam setiap tugasnya.

Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) melakukan survei di 163 kabupaten di 33 provinsi di Indonesia. Hasilnya adalah 47 persen responden menjawab DPR adalah lembaga yang paling korup di Indonesia. Kedua adalah kantor pajak (21,4 persen), lalu diikuti kepolisian (11,3 persen).

(/)