.webp)
Menuju ke batas darat ini bisa menggunakan pesawat kecil dari Pontianak ke Sintang (45 menit) dengan harga tiket kisaran Rp 600.000. Harga yang terlalu mahal ini membuat mobil travel tumbuh subur karena hanya Rp 165.000/orang sekali jalan. "Pernah pesawat harga tiketnya Rp 300.000, tapi diprotes sama sopir di sini," kata seorang sopir travel, Andar, kepada detikcom saat berkunjung ke perbatasan Jumat kemarin.
Berikut beberapa testimoni para warga perbatasan:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saya menjadi sopir kendaraan seperti ini sejak 2 tahun lalu. Sebelumnya saya menjadi sopir speed boat perahu Sintang - Pontianak (lewat sungai Kapuas). Jalan rusak membuat mobil - mobil disini hanya bertahan paling lama 2 tahun. Operasionalnya sangat mahal disini. Harga BBM Rp 12.000/liter. Jalan rusak membuat mobil cepat rusak. Kalau hujan dan berlumpur, pencucian mobil harus bayar 3 kali ipat baru mau mencuci. Normalnya hanya Rp 50.000/mobil. Tapi karena mobil ini penuh lumpur, harus lebih mahal lagi.
Sudah biasa kalau harus bermalam di tengah hutan karena mobil terperosok jalan rusak berlumpur. Lumpurnya bisa sampai pangkal paha. Terpaksa bermalam menunggu mobil yang mau menarik dengan tali. Terpaksa kami semalaman tidak makan, digigit nyamuk hutan.
Kami juga sudah biasa mengupah penduduk desa untuk membuat papan kayu untuk dipasang di jalan rusak. Beberapa ada yang dibayar perusahaan sawit. Pemerintah hanya sedikit membantu (jalan).
2: Binjai, Mantri Desa yang berpraktik di kawasan Merakai, Sintang, Kalbar.
Saya bukan dokter, hanya mantri desa. Jam kerja saya 24 jam karena bisa dinihari pintu saya sudah biasa diketok untuk mengobati masyarakat. Pasien saya dari orang masih di kandungan hingga yang mau meninggal. Kami tidak ada tunjangan khusus perbatasan seperti guru-guru di dinas pendidikan. Kami membutuhkan itu. Obat-obatan juga sangat kurang. Masyarakat sini lebih baik berobat ke Kuching, Malaysia daripada ke Sintang, Kalbar. Ke Sintang butuh waktu 4 jam jalan rusak, ke Kuching cukup 2 jam saja.
3: Yusak, salah satu kepala desa yang berniat mengibarkan bendera Malaysia di wilayah NKRI.
Hutan kami tolong dikembalikan. Sekarang ada program hutan lindung, tetapi kawasan yang ada ada rumahnya, dimasukan ke program hutan lindung. Ini tidak masuk akal. Kami ditarik pajak. Warga desa beranggapan menyumbang di tanah air sendiri namun tidak ada kontribusi dari pemerintah.
Saya kecewa, saya marah tidak diberikan pembangunan, tidak diberikan jalan. Rumah-rumah cuma pakai kulit kayu, bukan papan atau tembok. Kami disini menderita. Apa perlu ada niat mengibarkan (Bendera Malaysia) lagi?
4. Tambi, tokoh desa yang rindu hutan rindang.
Kami mohon perlindungan hutan dari proyek kelapa sawit. Kembalikan hutan kami yang dulu besar-besar, sungai jernih. Beri anak-anak kami pendidikan yang baik, rumah sakit yang bagus. Selama ini, kami kalau sakit tidak ke Sintang tetapi ke Kuching, Malaysia.
Jalan diperkeras. Jembatan kami butuhkan diatas Sungai Ketungau. Selama ini, kami menggunakan perahu. Tiap orang membayar Rp 10.000 dan motor RP 30.000. Itu angka yang mahal bagi kami.
5. Andar, sopir travel Pontianak-Sintang. Kapok kena hukum adat.
Sejak saya menyupir seperti ini, yang saya khawatirkan hukum adat saja. Kawan saya sekitar 5 bulan lalu, mobilnya kecelakaan nyemplung ke parit didepan sebuah rumah orang. Mobil separuhnya ringsek. Rumah orang yang ketabrak bagian depannya juga tidak apa-apa. Cuma tiang depan rumah jatuh dan menimpa bagian
depan mobil yang kalau dibawa ke bengkel, paling habis Rp 2 juta. Tidak ada korban dari warga setempat kecuali penumpang luka-luka.
Teman saya kena hukum adat, harus membayar tebusan Rp 147 juta kalau ingin membawa mobil Toyota Innova yang baru dikredit itu. Sampai bawa polisi Brimob, tetap hukum adat yang berlaku. Akhirnya mobil itu dibiarkan saja, tidak bisa diambil. Disini hukum adat masih begitu. Nabrak babi, kalau babinya betina,suruh bayar ganti sampai se-anak-anaknya.
(aut/van)
