Mahasiswa Tolak RUU TNI dan Minta Korupsi DPRD Sulsel Diusut

Makassar - Sejumlah mahasiswa di Makassar yang terbagi dalam dua kelompok berunjuk rasa. Satu kelompok meminta agar kasus korupsi di DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) diusut dan kelompok lainnya menolak RUU TNI. Mahasiswa yang menuntut agar korupsi di DPRD Sulsel diusut adalah kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Mereka yang berjumlah puluhan orang itu beraksi di di perempatan Tol Reformasi, Makassar, Kamis (19/8/2004). Mereka juga mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, dan Polda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan.Menurut mahasiswa, dugaan korupsi DPRD Sulsel terhadap anggaran APBD 2003 sebesar Rp 18,23 miliar hingga sekarang telah sampai di Polda Sulsel. Namun, mahasiswa mengeluh, karena sejumlah anggota dewan belum juga diperiksa, karena belum adanya izin dari Depdagri. Atas hal ini, mereka menganggap, belum keluarnya perizinan depdagri untuk memeriksa para anggota dewan yang terlibat, adalah upaya untuk menghambat penegakan hukum. Para mahasiswa ini memulai aksinya pukul 11.00 WITA. Di perempatan tol reformasi, mereka meneriakkan yel-yel anto korupsi dan membagi-bagikan selebaran kepada para pengendara jalan. Dalam tuntutannya, mereka meminta Kapolda Sulsel Irjen Pol Saleh Saaf, untuk mengungkapkan nama-nama tersangka kasus dugaan korupsi DPRD Sulsel. Selain itu, mengecam Depdagri yang mengulur proses penyelesaian kasus ini. Sejumlah BEM yang ikut terlibat dalam aksi ini antara lain; BEM Universitas Muhammadiyah (Unismuh), BEM Syariah IAIN Alauddin, BEM Ushuluddin IAIN, BEM Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Nobel, dan BEM STIMIK Handayani. Sementara itu, mahasiswa yang menolak RUU TNI melakukan aksinya di depan kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Kamis (19/8/2004). Mereka berasal dari Liga Mahasiswa Nasinal Demokratik (LMND), Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan juga sejumlah aktivis BEM di Makassar. Di pelataran DPRD Sulsel itu, para mahasiswa mengecam RUU TNI. Mereka menggangap RUU TNI akan memperkuat militerisme. "Militerisme adalah ancaman bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat," ujar salah seorang dari mereka, saat berorasi. (asy/)