"Tidak ada jaminan money politics berkurang, efisiensi juga begitu. Pemilihan melalui DPRD hanya membuat prosedur menjadi ringkas," kata Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo saat dihubungi, Jumat (8/6/2012).
Guna efisiensi anggaran, pemerintah harus mengatur batasan biaya kampanye. "Termasuk metode kampanye penggunaan atribut agar tidak terlalu mahal," pungkasnya.
Namun Ganjar memberi catatan mengenai calon perseorangan yang hendak maju di kontestasi Pilkada. Peluang calon independen akan kandas karena tidak memiliki dukungan politik di DPRD.
"Yang belum dipikirkan bagaimana dengan calon perseorangan, yang mengusungnya di DPRD siapa? Karena isinya partai semua," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Saat ini sembilan fraksi tengah menyusun pandangan atas draf usulan RUU Pilkada. Komisi II akan melakukan konsultasi dengan masyarakat di daerah untuk mengetahui kondisi nyata mengenai Pilkada.
Jeda nanti dibuat dg konsultasi publik, panja dan pansus akan membuka ruang bagi rakyat memberi masukan. "Kita uji argumen pemerintah dengan dengar pendapat masyarakat lewat konsultasi," ucapnya.
(fdn/ndr)











































