Soal Konflik Keraton, Nina Akbar Tandjung Menangis di DPRD Surakarta

Solo - Krisnina Maharani atau akrab disapa Nina Akbar Tandjung merupakan salah satu kerabat dekat dari Kraton Surakarta. Selaku kerabat dan ketua sebuah yayasan yang bergerak di bidang budaya, Nina mengaku sangat terpukul dengan kondisi Keraton Surakarta yang dirundung konflik berkepanjangan. Dengan berurai air mata Nina berharap pemerintah segera mengambil sikap tegas.

Kejadian itu terjadi ketika Nina Tandjung menyertai KGPHPA Tedjowulan menemui pimpinan DPRD Kota Surakarta di gedung DPRD Kota Surakarta, Jumat (8/6/2012). Kerabat lain yang juga ikut serta adalah Mooryati Soedibyo, pengusaha kosmetik yang juga mantan wakil ketua MPR, serta beberapa kerabat dekat keraton.

Semula Nina menguraikan tentang kesaksiannya selama ini di bidang pelestarian budaya bersama Yayasan Warna Warni Indonesia yang dipimpinnya. Dia mengaku melihat dengan mata kepala sendiri hancurnya situs-situs dan aset-aset budaya di berbagai daerah di tanah air karena tidak terurus atau karena menjadi dampak perpecahan internal di kalangan para pengelola adat.

Suara Nina terlihat semakin berat dan rona mukanya semakin memerah ketika dia menceritakan kondisi Istana Maimun di Sumatera Utara, karena tidak ada perhatian yang memadai. Dia bicara sambil terisak-isak, memaparkan kondisi Keraton Surakarta dan konflik di kalangan internal belum juga selesai.

"Saya harap Pemerintah segera menyelesaikan masalah keraton ini dengan tegas dan cepat. Harus segera diambil tindakan dengan tidak menganggap konflik yang terjadi hanya sebagai konflik keluarga. Sebagai manusia modern kita harus menyelamatkan aset budaya bangsa kita akan kita bisa mendapati jejak perjalanan peradaban bangsa sendiri," ujarnya sembari menangis.

Desakan serupa juga disampaikan oleh Mooryati Soedibyo. Cucu Paku Buwono X tersebut menegaskan Pemerintah berkewajiban segera mengambil tindakan sebelum keraton mengalami kerusakan semakin parah. Tindakan tersebut wajib diambil karena selama ini Kraton menerima kucuran dana dari APBD maupun dana-dana bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat maupun daerah.

Sementara itu, Tedjowulan menegaskan kedatangannya menemui pimpinan DPRD Kota Surakarta adalah memenuhi saran Ketua DPR RI, Marzuki Alie. Saat penekenan rekonsiliasi di gedung DPR RI beberapa waktu lalu, kata Tedjo, Marzuki berpesan kepada PB XIII dan dirinya segera menindaklanjuti dengan mendatangi DPRD setempat guna melakukan sosialisasi rekonsilasi.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, menegaskan sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD Surakarta menyambut gembira rekonsiliasi dua raja tersebut. Pihaknya akan mengamankan keputusan yang diambil Pemerintah Pusat terkait kerukunan dua raja yang telah berseteru selama 8 tahun pasca wafatnya Paku Buwono XII.

"Kita berharap Keraton Surakarta bisa kembali berwibawa sebagai salah satu entitas cagar budaya dan pusat kebudayaan daerah. Proses dialog dengan pihak yang menolak rekonsiliasi terus dilakukan agar segera bisa mencapai titik temu. Muspida Surakarta terus melakukan pendekatan kepada semua pihak di Kraton," ujar Sukasno.

(mbr/try)