.webp)
Kekuatan gubernur mengawasi pelaksanaan otonomi daerah diyakini akan berkurang bila gubernur dipilih melalui DPRD. Alasannya legitimasi politik gubernur dianggap rendah oleh bupati dan wali kota dipilih secara langsung oleh masyarakat.
"Gubernur harus tetap dipilih langsung oleh rakyat. Legitimasi politik gubernur harus sama kuatnya dengan bupati dan wali kota. Kalau dipilih DPRD, maka kekuatan politik gubernur dalam membina dan mengawasi bupati dan wali kota akan sangat berkurang," kata anggota Komisi II Abdul Malik Haramain saat dihubungi, Jumat (8/6/2012).
Menurut dia, kesenjangan legitimasi politik itu mengganggu hubungan termasuk tugas gubernur mengarahkan bupati dan wali kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Malik menganggap alasan efisiensi pemilihan melalui DPRD tidak tepat
Menurut dia, efisiensi dapat dilakukan jika Pemilukada ditempuh dengan pelaksanaan secara serentak dan satu putaran.
"Seharusnya Pemilukada dilaksanakan secara serentak. Hal itu lebih masuk akal jika kita berbicara efisiensi pelaksanaan Pemilukada," paparnya.
Seperti diketahui dalam draf revisi UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat mengusulkan agar Gubernur dipilih melalui DPRD. Sementara Bupati dan Wali Kota tetap dipilih secara langsung melalui pemungutan suara.
Ada 3 alasan yang menjadi dasar pemerintah mengusulkan pemilihan gubernur via DPRD yakni, untuk menekan keletihan psiko-politik rakyat, mereduksi praktik politik uang, dan penghematan dana penyelenggaraan pemilihan gubernur.
(fdn/ndr)
