.webp)
"Saya baru dapat SMS soal DPT. KPU baru mengeluarkan rilis ada DPT yang bermasalah sekitar 126 ribu. Ini adalah hasil dari carut-marutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," ujar Faisal.
Hal itu disampaikan dia usai verifikasi kekayaan oleh tim KPK di kediamannya, Jalan Ciasem IV No 22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/6/2012).
KPUD DKI, lanjut Faisal, mengambil sepenuhnya data dari pemda. Karena itu jika ada DPT yang bermasalah maka menjadi tanggung jawab gubernur. "Gubernurnya sendiri tidak pernah bersuara soal ini. Jadi jangan mengalihkan tanggung jawab ke KPUD. Itu yang bikin kita kesal," keluhnya.
Bagaimana dengan adanya rencana pemboikotan kalau DPT masih bermasalah? "Itu kemungkinan terakhir setelah tidak ada lagi upaya lain yang tembus. Tapi boikot itu adalah hak warga negara, hak konstitusional. Sama seperti anggota DPR yang sedang rapat kemudian memboikot keluar ruangan. Tapi boikot yang itu harus dilakukan secara ramai-ramai," papar Faisal.
Menurutnya soal DPT tidak akan sempurna, pasti ada masalahnya. Meski demikian, ketidaksempurnaan itu bukanlah masalah.
"Lihat dulu masalah itu ada yang bisa ditoleransikan," ucapnya.
(/nwk)
