"Saya baru dapat SMS soal DPT. KPU baru mengeluarkan rilis ada DPT yang bermasalah sekitar 126 ribu. Ini adalah hasil dari carut-marutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," ujar Faisal.
Hal itu disampaikan dia usai verifikasi kekayaan oleh tim KPK di kediamannya, Jalan Ciasem IV No 22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/6/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagaimana dengan adanya rencana pemboikotan kalau DPT masih bermasalah? "Itu kemungkinan terakhir setelah tidak ada lagi upaya lain yang tembus. Tapi boikot itu adalah hak warga negara, hak konstitusional. Sama seperti anggota DPR yang sedang rapat kemudian memboikot keluar ruangan. Tapi boikot yang itu harus dilakukan secara ramai-ramai," papar Faisal.
Menurutnya soal DPT tidak akan sempurna, pasti ada masalahnya. Meski demikian, ketidaksempurnaan itu bukanlah masalah.
"Lihat dulu masalah itu ada yang bisa ditoleransikan," ucapnya.
(vit/nwk)











































