"Biarkan saja wamen berjalan sambil menunggu presiden memperbaiki keppresnya," kata anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat dalam dialektika di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2012).
Keputusan MK memang berdampak positif. Meski kemudian menimbulkan kontrobersi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadi yang penting pemerintah mendalami mana jabatan-jabatan yang perlu ada wamennya dan mana yang tidak. Ini penting dalam rangka penghematan anggaran.
"Semoga dalam waktu 7 hari pemerintah khususnya presiden bisa memperbarui kepres agar polemik ini cepat selesai," tandasnya.
(van/gah)











































