Uang & Politik dari Balik Lumbung

Jakarta - "Geger" dalam perebutan posisi puncak di Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menyisakan pernyataan sangat mendasar. Ada apa dengan lembaga tersebut, sehingga dari tahun ke tahun setiap kali ada pergantian pengurus selalu diwarnai dengan perseteruan antar kandidat yang berujung ancaman terjadinya perpecahan.Dari perbincangan detikcom dengan berbagai sumber, baik praktisi dari Dekopin, induk koperasi, Depkop dan UKM sampai para politisi di DPR menyebutkan bahwa pangkal dari perseteruan tersebut disebabkan karena Dekopin sekarang ini menjadi lembaga potensial dan strategis. Baik secara ekonomis maupun politis. Secara ekonomi Dekopin lahan potensial untuk mencari duit karena mendapat dana APBN dan secara politis, bisa menjadi kendaraan politik, misalnya untuk menjadi menteri koperasi.Sehingga siapapun orang yang duduk di puncak kepengurusan Dekopin akan memperoleh 2 keuntungan sekaligus. "Ibaratnya sekali dayung, dua pulau terlampaui," kata Irsan Fauzi pengurus koperasi karyawan (puskopkar).Tak ayal jika banyak orang memperebutkan posisi tersebut. Bahkan setiap ada pemilihan pengurus yang diadakan lima tahun sekali, banyak tokoh-tokoh "turun gunung" mencari cantolan untuk maju menjadi Ketua Dekopin. Bahkan, sudah menjadi agenda lima tahunan, saling sikut terjadi saat diadakan Rapat Anggota Dekopin.Jika tahun ini muncul dua kepengurusan di bawah Nurdin Halid dan Benny Pasaribu, 5 tahun lalu juga tak kalah seru. Dua orang tokoh terkenal, yakni Cacuk Sudarjanto mantan dirut telkom dan Nurdin Halid bertarung memperebutkan posisi ketua umum. Nurdin yang baru saja lepas dari kasus dugaan korupsi pungutan terhadap petani cengkeh maju mencalonkan diri dan terpilih. Isu money politic waktu itu merebak. Banyak cercaan dan ketidakpuasan terhadap terpilihnya Nurdin.Dan dalam Rapat Anggota Dekopin tahun ini kembali terulang hiruk pikuk perebutan kursi Ketua Umum. Tak hanya Nurdin Halid dan Benny Pasaribu saja yang bertarung. Ada 2 orang mantan menteri dan tokoh-tokoh penting akan ikut bertarung. Dua mantan menteri tersebut adalah Muslimin Nasution, mantan menteri kehutanan dan Subiakto Tjakrawerdaya mantan menteri koperasi. Tokoh lainnya adalah Wakil Ketua DPR Tosari Wijaya dan M Iqbal pengurus harian Dekopin."Magnit Dekopin masih kuat menyedot para mantan pejabat dan pejabat tinggi. Hal ini disebabkan Dekopin menjadi satu-satunya wadah tunggal gerakan koperasi di Indonesia, seperti tertera dalam UU Nomor 25 1992," papar Irzan.Seberapa besar sih Dekopin ini? Ketua Dekopin Irsyad Mukhtar menyebutkan bahwa sekarang ini ada 30 Dekopinwil yang ada di setiap propinsi dan lebih dari 400 Dekopinda yang berada di tingkat kabupaten. Selain itu, ada 58 induk koperasi. "Kalau jumlah anggota koperasi mencapai 24 juta orang," kata Irsyad.Hanya sampai disitu saja "kue" Dekopin sehingga layak diperebutkan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004 ini, lembaga berlambang pohon beringin dalam lingkaran padi dan kapas ini mendapat kucuran Rp 24 Miliar. "Dana itu sebetulnya dibagi untuk Dekopin dan Dekopinwil. Tapi separo lebih ternyata telah digunakan oleh Dekopin pusat. Padahal koperasi paling banyak ada di daerah-daerah," ungkap sumber detikcom.Selain mempunyai Dekopinwil dan Dekopinda, lembaga ini mempunyai 58 induk koperasi. Sebut saja Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), Induk Koperasi Angkatan Laut (Inkopal), Induk Koperasi Unit Desa (Inkud), Induk Koperasi Kopra Indonesia (IKKI), Induk Koperasi Kepolisian Indonesia (INKOPPOL) Induk Koperasi Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (INKOPPABRI), Koperasi Bisnis Indonesia (KBI), Pusat Koperasi Pelayaran Rakyat (PUSKOPELRA), Koperai Asuransi Jasa, Indonesia (KOPERASI-AJINDO), Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO), Induk Koperasi Tni Angkatan Udara (INKOPAU), Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI), Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI),Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI), Induk Koperasi Werdatama (INKOPTAMA) dan lain-lain.Jangan remehkan para induk koperasi tersebut. Beberapa di antaranya, meski berlabel ekonomi kerakyatan, sejatinya merupakan kerajaan bisnis dengan asset bak konglomerat kelas satu. Tentu masih ingat warta manakala GKBI berhasrat membeli salah satu bank terbesar di negeri ini, Bank Central Asia (BCA). Atau manakala Inkud membeli 60 persen saham hypermarket lokal, Goro dari tangan Tommy Soeharto. Jelas bukan investasi kelas recehan.Nah, sebagian dari induk-induk koperasi inilah yang pada Rapat Anggota Dekopin bulan Juli lalu mendirikan Federasi Koperasi Indonesia, dengan harapan nantinya akan menjadi forum bisnis gerakan koperasi. "FKI sampai sekarang tetap jalan, FKI tugasnya tidak mengambil alih Dekopin," kata Benny.Selain koperasi bisa menjadi raksasa di bidang ekonomi, otomatis secara politis juga diperhitungkan. Jumlah massa yang besar dan menjadi satu-satunya wadah tunggal bagi gerakan koperasi membuat diperhitungkan banyak pihak. Bahkan bisik-bisik bahwa lembaga ini hanya batu loncatan atau kendaraan politik nyaring terdengar. Termasuk kendaraan politik untuk menduduki kursi Menkop UKM.Tudingan lain yang sering hinggap di Dekopin adalah menjadi pelarian para mantan pejabat. Seperti dalam pemilihan ketua umum baru bulan lalu, dua orang mantan menteri sempat masuk bursa, yakni Muslimin Nasution dan Subiakto Tjakrawerdaya. Masuknya Benny Pasaribu juga disebut-sebut karena Benny sudah tidak terpilih menjadi anggota DPR, maka ia mencari cantolan lain. Benny Pasaribu mengaku tidak risih dengan tudingan itu. "Kalau ada yang menuduh seperti itu, saya kira wajar saja," kata Benny. Jadi benarkah demi pangkat? (tbs/)