Nasir Djamil: Jangan Cuma Soroti Korupsi di DPR!

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Nasir Djamil menyebut skandal korupsi di legislatif tak sebanding dengan korupsi di eksekutif maupun yudikatif. Alasannya, korupsi di Senayan hanya melibatkan segelintir oknum anggota dewan.

"Skandal korupsi elite politik itu belum sebanding jumlahnya dengan korupsi di lembaga-lembaga pemerintah. Di DPR hanya membahas dan mengesahkan anggaran. Sedangkan implementasi anggaran di pemerintah," kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/6/2012).

Jawaban Nasir ini menanggapi hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) di 163 kabupaten di 33 provinsi di Indonesia. Sebanyak 47 persen dari 2.192 responden yang menyebut DPR adalah lembaga yang paling korup di Indonesia. Kedua adalah kantor pajak (21,4 persen), lalu diikuti kepolisian (11,3 persen).

Menurut Nasir, posisi DPR di urutan pertama yang dipersepsikan sebagai lembaga terkorup karena masyarakat dipengaruhi sorotan media massa atas kasus korupsi anggota dewan.

"Persepsi masyarakat seperti disebabkan pemberitaan di media terkait dengan skandal korupsi yang melibatkan sejumlah anggota dpr dan petinggi parpol," imbuhnya.

Dia berharap hasil survei ini dilakukan independen untuk memberi masukan, bukan untuk menyudutkan DPR. "Jangan-jangan survei ini didesain untuk mendiskreditkan DPR. Kalau dugaan saya ini benar, sungguh sangat disayangkan," ujar Nasir.

(fdn/aan)