KPK Harus Cegah Korupsi di BUMN Besar

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy meminta KPK untuk juga masuk ke perusahaan-perusahan besar milik negara. Keberadaan mereka diperlukan untuk mencegah terjadinya praktek korupsi di lingkungan BUMN dan BUMD.

"Salah satu yang bagus di KPK Hongkong, kalau ada kasus korupsi di departemen, KPK dengan aparatnya di situ masuk. Saya kira di Indonesia bisa, pencegahan KPK masuk ke BUMN dan mencari sumber korupsinya kemudian dituntaskan dalam satu atau dua tahun,"kata Tjatur.

Hal ini disampaikan Tjatur kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2012).

Menurut Tjatur apa yang disampaikan Dahlan Iskan menyangkut permainan di BUMN tak bisa dibiarkan. Harus ada jaminan BUMN ke depan bebas permainan apalagi korupsi.

"Jangan sampai hanya jadi komoditi pemberitaan saja. Tetapi KPK masuk di situ kemudian selesaikan secara tuuntas sistem yang diduga korupsi disitu, maka hal ini akan menjadi amal soleh yang luar biasa. Jadi KPK masuk Pertamina selesaikan, PLN dan selesaikan masalahnya. Masuk BUMN yang besar-besar. Jadi kalau ada potensi korupsi langsung ditutup," kata Tjatur.

KPK juga harus punya pos di setiap departemen. Sebagai bentuk riil pengawasan KPK terhadap Kementerian.

"KPK Hongkong punya pos di masing-masing departemen. Tanggungjawab sampai sistem bagus dan bersih. Jangan menonjok BUMN saja, nanti mereka nggak kerja, tapi diperbaiki betul, selesaikan sistemnya secara tuntas, cari sumbernya,"tandasnya.

Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, mengaku pernah melakukan survei kecil-kecilan di sejumlah badan usaha. Hasil yang mencengangkan didapat. Tercatat 70 persen mengakui pernah melakukan permainan uang untuk mendapat proyek.

"Ada yang menyatakan, sebanyak 30 persen tanpa permainan uang. Sisanya lainnya," ujar Dahlan saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi yang diadakan oleh KPK di Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (4/6/2012).

Dahlan sendiri mengakui jika dari BUMN yang berada di bawah koordinasinya, bidang konstruksi lah yang paling rawan tersandung kasus korupsi.

"Waktu saya di BUMN, yang paling rawan itu kan BUMN yang bergerak di bidang kontraktor. Permainan di bidang itu bagaimana sulitnya mendapatkan proyek saya tahu," ujar Dahlan.

(van/lh)