Daur Ulang Capres di 2014, Bukti Parpol Feodal & Transaksional

Jakarta - Keputusan beberapa partai politik besar yang mendaur ulang calon presiden (Capres) di Pemilu 2014 mendatang dianggap menutup peluang calon pimpinan potensial lainnya. Ini disebabkan banyak parpol masih menggembangkan tradisi feodal, oligarki dan transaksional.

"Ini karena ditutupi tiga faktor yang berkembang di partai, yaitu tradisi feodal, oligarkis dan transaksional," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/6/2012).

Menurut Gun Gun, tradisi feodal cenderung meminimalisir kerja-kerja profesional yang seharusnya dilakukan partai dalam mencari calon-calon pemimpin. Padahal, proses regenerasi di tubuh partai adalah salah satu syarat dari konsistensi demokrasi.

Ia meyakini, sebetulnya banyak calon pemimpin yang bagus dan potensial, baik di tingkat pusat dan daerah, ketimbang tokoh-tokoh nasional yang ada saat ini. Sedangkan tradisi oligarkis di partai, terlihat dari keputusan-keputusan yang sangat elitis dalam menentukan calon presiden.

Tradisi politik transaksional yang mewabah di tubuh partai saat ini, lanjut Gun Gun, telah menciptakan biaya politik melambung tinggi. Selain itu, politik transaksional telah memarjinalkan potensi-potensi calon pemimpin di luar tokoh yang ada saat ini.

"Hasrat politik yang kuat dan didorong oleh oligarki politik telah menghambat proses regenerasi calon pemimpin," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah partai atau tokoh nasional mengusung atau diusung sebagai calon presiden pada Pemilu 2014, di antaranya Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo Subianto, Surya Paloh, dan Akbar Tandjung.

Gun Gun mengatakan, keputusan mendaur ulang tokoh-tokoh lama sebagai calon presiden menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bangsa miskin calon pemimpin. Selain itu, partai dan tokoh yang masih berhasrat maju pada Pemilu 2014 lebih mengutamakan ambisi politik pribadi daripada menyiapkan pemimpin masa depan bangsa.

(zal/rmd)