Penekenan MoU 2 Raja Solo di DPR Diwarnai Keributan Kecil

Jakarta - Sempat ada ribut-ribut kecil dalam acara penandatanganan nota kesepahaman 2 raja Solo di DPR yang telah berdamai menjadi 'dwitunggal'. Salah satu kerabat dari 2 raja Solo itu tidak diperkenankan masuk.

Tampak saat itu salah satu raja Solo, Pakubuwono XIII Hangabehi terlihat pucat dan dipapah jalannya dari ruang tunggu VIP ke dalam gedung Nusantara IV di Gedung DPR/MPR, Senayan, Senin (4/6/2012). Dua perempuan kerabat Hangabehi, salah satunya GRAy Koes Moertiyah, terlihat memeluk Hangabehi dan membantunya memapah memasuki gedung Nusantara IV.

Kemudian sesampai di dalam gedung, seorang laki-laki berbaju batik tampak menghalangi GRAy Koes Moertiyah dan perempuan kerabat lainnya untuk masuk. Sempat terjadi keributan kecil dengan memakai bahasa Jawa dalam ruangan itu.

GRAy Koes Moertiyah yang juga anggota Komisi IX dari FPD mengatakan hanya ingin berbicara pada kakaknya, Pakubuwono XIII Hangabehi.

"Tadinya mau ngomong sama kakak saya, yaitu raja saya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Ini lembaga apa ini? Saya kan juga ada di dalam sini, saya kan juga membawa suara rakyat. Rakyat saya komunitas adat, ini sudah otoriter banget ini. Itu kan yang mengundang Sekjen, kapasitasnya apa dalam acara? Apa mau saya tanya begitu?" jelas GRAy Koes Moertiyah -- yang dulu dikenal dengan julukan putri mbalelo -- kesal.

Di dalam ruangan, penekenan MoU Pakubuwono XIII Hangabehi dan Pakubuwono XIII Tedjowulan berjalan lancar dihadiri Walikota Solo Joko Widodo, petinggi Golkar Akbar Tandjung dan Ketua DPR Marzuki Alie. Sebelumnya, mereka juga telah berdamai di Solo, berlanjut dalam forum di Hotel Grand Mahakam dan diumumkan di rumah BRAy Mooryati Sudibjo esok harinya.

Konflik internal Keraton Surakarta terjadi pasca Paku Buwono XII mangkat pada tahun 2004, tanpa meninggalkan permaisuri dan putra mahkota. Sebagian pihak mendukung pengangkatan putra tertua, KGPH Hangabehi sebagai pengganti, sedangkan sebagian besar lainnya mendukung putra kelima, KGPH Tedjowulan, sebagai pengganti. Akhirnya selama lebih dari tujuh tahun terdapat dua raja di salah satu kerajaan penerus dinasti Mataram tersebut.

Pada 10 Mei 2012, Tedjowulan - seorang bangsawan berpangkat kolonel TNI AD - menyatakan bersedia melepas gelarnya dengan alasan demi kebaikan keraton dan mendukung upaya pemerintah merukunkan kedua pihak. Dia akan bergabung pada kakaknya, Paku Buwono XIII Hangabehi untuk bersama-sama mengelola keraton sebagai pusat kebudayaan.

(nwk/nrl)