Timses Faisal-Biem Minta KPUD DKI Segera Perbaiki DPT Bermasalah

Jakarta - 5 pasangan cagub DKI Jakarta sepakat untuk menolak Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diputuskan oleh KPUD DKI karena dinilai banyak masalah. KPUD diminta segera perbaiki DPT tersebut.

"Tim Faisal Biem melihat masih banyaknya data-data DPT bermasalah yang di berikan pasangan calon, khususnya dari pasangan calon jalur politik, seperti pasangan PDIP-Gerindra dan PKS. Sebagai masukan, seharusnya KPU Provinsi memperbaiki," kata koordinator bidang hukum dan advokasi tim Faisal-Biem, Reinhard Parapat, melalui rilis yang diterima detikcom, Minggu (3/6/2012).

Reinhard sebagai salah satu anggota Tim Faisal-Biem meminta KPUD Jakarta mempertimbangkan kembali penetapan DPT yang masih bermasalah. "Tim Faisal-Biem dalam rapat pleno telah mengusulkan agar KPU Provinsi tidak tergesa-gesa mengambil keputusan penetapan DPT yang masih ditemukan bermasalah," jelasnya.

Reinhard menjelaskan jumlah DPT yang telah ditetapkan 2 Juni kemarin memberikan kesempatan calon dari jalur partai untuk menempuh langkah hukum. Hal ini sebagai upaya membela hak konstitusi warga negara yang dirugikan dalam masalah DPT ini.

"Menyangkut keputusan sepihak KPU Provinsi yang telah menetapkan DPT sebanyak 6.983.692 pada tgl 2 Juni 2012, membuka ruang pasangan calon dari jalur partai tersebut menempuh jalur hukum. Dengan alasan, masih banyaknya hak kontitusi warga negara yang dirugikan akibat masih ditemukannya KTP ganda, NIK ganda, nama/tanggal lahir/alamat sama tapi NIK berbeda, dan sebagainya dalam penetapan DPT ini," ungkap Reinhard.

Walau keberatan, tim Faisal-Biem meminta untuk tidak terlalu mencurigai KPUD Jakarta secara berlebihan terkait DPT. Agar dapat tercipta pilkada yang jujur dan adil sebagai barometer untuk pilkada di daerah lainnya, tentunya juga dengan melakukan pengawasan.

"Walau pun kami keberatan atas keputusan KPU Provinsi soal penetapan DPT secara sepihak, pasangan kami dari independen menghimbau agar tetap memberikan kepercayaan dan tidak menaruh kecurigaan yang berlebihan terhadap KPU provinsi sebagai penyelenggara pemilukada di DKI Jakarta. Demi terwujudnya pemilu yang berkualitas, jujur, adil dan dapat menjadi barometer pemilukada di daerah-daerah, dan juga nasional, sambil terus mengawasi DPT yang dianggap bermasalah, yang ditemukan pasangan PDIP-Gerinda dan PKS, Golkar," tutup Reinhard.

(vid/mpr)