Soal DPT, KPUD DKI Harus Teliti dan Minimalisir Kecurangan

Jakarta - Lima pasangan calon gubernur dalam pilkada DKI Jakarta mencurigai DPT yang telah ditetapkan oleh KPUD Jakarta. KPUD dituntut untuk bekerja secara teliti untuk meminimalisir kecurangan.

"Mereka (KPUD) harus betul-betul cerdas dan teliti, dan waktu pemilihan diawasi juga karena banyak celah untuk curang," kata pengamat politik UI, Iberamsjah, pada detikcom, Minggu (3/6/2012).

Menurut Iberamsjah, KPUD hanya bertugas sebagai pelaksana, sedangkan yang menentukan adalah 6 pasangan calon gubernur dalam pilkada DKI Jakarta. Ia merasa ada yang janggal dengan keputusan KPUD dalam menetapkan DPT.

"Wasitnya KPUD, wasit tidak bisa memaksakan pertandingan. kalau tiba-tiba kisruh berarti KPUD-nya bermasalah. Saya tidak yakin dengan KPUD DKI sekarang karena agak aneh juga, kenapa KPUD ngotot, serahkan saja," jelas Iberamsjah.

DPT yang bersih adalah DPT yang diterima semua pasangan calon gubernur pilkada DKI Jakarta. Iberamsjah meminta KPUD untuk bersikap jujur dan adil, tidak boleh ada keberpihakan.

"Bersih itu ketika 6 pasangan calon menerima DPT itu, kalau satu saja tidak menerima juga tidak bisa, karena DPT itu jantungnya pemilihan. KPUD berbuatlah yang jujur dan tegas tidak memihak, jangan jadi sponsor satu pasangan, jadilah wasit yang jujur dan adil," harap Iberamsjah.

Profesor politik ini juga mengingatkan KPUD untuk tidak berkesan 'kejar tayang'. KPUD tidak bisa mengorbankan masyarakat Jakarta dalam persoalan DPT yang kontroversial ini.

"Tidak bisa hanya kejar tayang, kalau dia (KPUD) kejar tayang, dia mengorbankan rakyat. Kalau tidak sanggup, bilang tidak sanggup," tutup Iberamsjah.

(vid/mpr)