Gerakan Hemat Energi Perlu Dipertegas Instruksi Presiden

Jakarta - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyarankan agar Presiden SBY tidak sekadar mengimbau gerakan hemat energi. Gerakan itu sebaiknya dituangkan dalam instruksi Presiden yang harus dilaksanakan semua birokrasi pemerintahan.

"Tidak cukup dengan mengimbau, menasihati atau menganjurkan. DPR setuju, tapi apalah artinya jika semua elemen tidak patuh menjalankan imbauan Presiden. Jika ini dijadikan instruksi presiden, DPR bisa menjamin, tidak akan ada praktik perdagangan politik. Toh ini untuk kemaslahatan rakyat," kata Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Menurut Priyo, imbauan Presiden tidak disertakan sanksi yang tegas sehingga tidak ada jaminan program ini berjalan sesuai arahan Presiden.

"Selama ini imbauan Presiden itu sifatnya hanya diberitahukan ke publik. Kalau tidak ada surat Presiden secara tertulis, tidak ada sesuatu yang mengikat imbauan itu menjadi sebuah seruan dari pemerintah. Lewat perpres atau maklumat bersama menteri-menteri itu lebih bermakna. Seruan itu hanya diperuntukan bagi unsur birokrasi saja," katanya.

Ia menyarankan Presiden SBY lekas memperjelas dasar hukum gerakan hemat energi. DPR pun siap mendukung gerakan hemat energi.

"Seharusnya itu perintah dan instruksi tertulis. Kalau perlu dari Presiden. Idenya kita setuju, tapi harus betul-betul harus menjadi gerakan nasional dari birokrasi pemerintah. DPR sih siap-siap saja. Saya jelas memberikan apresiasi dan mendukung. Saran saya, Presiden menugaskan menteri-menteri melakukan keputusan bersama. Menjadi esensi penghematan energi di semua lini," papar politisi Golkar ini.

(van/aan)