Priyo: Salah Presiden Bila Perangkat Desa Boikot Pemilu 2014

Jakarta - Aparat desa mengancam memboikot Pemilu 2014 jika UU Desa tidak berpihak kepada mereka. Meski pemenuhan tuntutan aparat desa ke dalam UU Desa memerlukan peran serta dari DPR, namun jika sampai aksi boikot terjadi maka kesalahan sepenuhnya berada di pihak Presiden RI selaku kepala pemerintahan tertinggi.

Demikian menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menanggapi ancaman boikot aparat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara. Hal ini disampaikannya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2012).

"Kalau terjadi boikot maka bisa melumpuhkan birokrasi kita. Kalau pemerintah mengabaikan, saya terpaksa menyalahkan pemerintah, Presiden RI, sebagai kepala pemerintahan tidak berpihak kepada pembangunan desa," ujar Priyo.

Menurutnya dari delapan butir tuntutan Parade Nusantara ada beberapa yang telah disetujui. Yaitu perpanjangan masa jabatan menjadi 8 tahun dan alokasi dana langsung untuk desa yang selama ini kebocorannya diyakini mencapai 60 persen.

"Dua hal itu seharusnya bisa diakomodir oleh pemerintah," kata Priyo sembari mengakui penerapannya di lapangan kemungkinan tidak mudah.

Tuntutan lain seperti hak menjadi kader partai politik meski berstatus PNS, dinilai politisi senior Partai Golkar ini cukup masuk akal. Sebab pada kenyataannya presiden, bupati dan gubernur adalah kader partai politik.

"Itu ide yang bagus tapi tidak mudah. Soal PNS ini harus dicari jalan keluar yang baik," kata Priyo.

(van/lh)