.webp)
"Sekarang ini tidak sepenuhnya lagi menjadi hak prerogatif presiden. Karena ada pertimbangan MA. Pemerintah berhak tahu pertimbangan apa yang diberikan MA dan Kemenkum HAM kepada presiden," kata Lukman kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2012).
Menurut Lukman, pemerintah harus memberikan penjelasan terkait pemberian grasi kepada ratu mariyuana tersebut. Demikian juga dengan Mahakamah Agung dan Kemenkum HAM agar semua menjadi clear.
"Harus resmi dijelaskan. Apakah itu karena Papua. Itu harus kita dengar dan kita tagih, apakah itu yang mau diminta Australia. Kejahatan narkoba, teroris, dan korupsi itu harusnya zero toleran. Memang harus ada penjelasan agar masyarakat tidak terusik rasa keadilannya," kata Lukman.
Karena kalau tidak diberikan penjelasan menyeluruh, imbuh Lukman, bisa jadi rakyat merasa terabaikan rasa keadilan. Penggalangan interpelasi grasi Corby pun tak terhindarkan.
"Kalau tidak diberikan itu kan kemudian masyarakat bertanya-tanya. Sehingga ada kewenangan DPR meminta penjelasan tentang kebijakan yang diambil Presiden. Interpelasi itu hak DPR ketika DPR perlu mendapatkan keterangan dan itu sesuatu yang konstitusional saja," jelas Lukman.
Sementara ini, Lukman berharap tidak benar rumor yang mengatakan adanya tekanan dari Australia kepada Indonesia. "Apa iya benar bangsa sebesar ini bisa ditekan-tekan oleh Australia. Makanya harus ada penjelasan secara resmi," tandasnya.
(van/rmd)
