Pemerintah Diminta Serius Tangani Kasus Penembakan di Papua

Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) meminta pemerintah serius dalam menangani kasus serangkaian aksi penembakan yang ada di Papua. Karena krisis keamanan di Papua menuai kritik di sidang dewan HAM PBB pekan lalu, salah satunya datang dari Jerman.

"Kritik dan evaluasi datang dari berbagai negara ke Indonesia. Salah satunya, yang cukup tegas, muncul dari delegasi Jerman. Mereka mempertanyakan kondisi Papua yang labil dan tidak aman," ujar Koordinator KontraS, Haris Azhar, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (31/5/2012).

Bahkan, lanjut Haris, Jerman merekomendasikan pembebasan terhadap aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM), Filep Jacob Semuel Karma atau Filep Karma. Filep merupakan aktivis Papua Merdeka yang dikurung 15 tahun penjara karena mengibarkan Bendera Bintang Kejora saat peringatan Papua Merdeka 1 Desember 2004 lalu.

"Jerman bahkan merekomendasikan agar tahanan politik seperti Filep Karma dilepas," ujarnya.

Haris mempertanyakan peran pemerintah dalam menjaga masalah keamanan di Papua. Pasalnya, bukan saja negara maju yang mempertanyakan kondisi di Papua, namun beberapa negara berkembang turut mempertanyakan hal serupa. Ditambah lagi aksi penembakan atas warga negara Jerman yang semakin membuktikan Papua dalam bahaya dan pemerintah Indonesia tidak eksis sebagai negara.

"Ini memalukan. Dunia international saja sudah prihatin, kenapa kita abai? Papua sudah menjadi keprihatinan yang bersifat mondial. Sudah saatnya Pemerintah Indonesia serius memperbaiki diri untuk segera mendorong dialog di Papua dengan didahului membangun kepercayaan orang Papua. Pemerintah harus bisa menghentikan kekerasan demi kekerasan," jelasnya.

Catatan detikcom, dari sekian banyak aksi penembakan, polisi tidak berhasil mengungkap atau mengarah siapa pelaku penembakan yang sebenarnya. Polisi kerap menyatakan pelaku penembakan dilakukan orang tidak dikenal. Haris menuduh ada kekuatan besar dibalik aksi penembakan sehingga polisi tidak berani bertindak lebih jauh.

"Ini berarti ada pelaku kekerasan yang sebetulnya lebih berkuasa dari polisi," katanya.

Senada dengan Haris, pengamat intelijen UI Andi Wijayanto juga menuding polisi menutupi sesuatu dari kasus penembakan di Papua, hal itu ditunjukan dengan tidak pernah terbukanya data forensik dari serangkaian penembakan.

"Ada indikasi jelas polisi tidak menelusuri atau tidak membuka data forensik itu karena menutupi sesuatu," ujarnya.

(ahy/rmd)