Dilema Proyek Hambalang, Antara Korupsi dan Urusan Perut Para Kuli

Bogor - Proyek sport center Hambalang terus menjadi sorotan. Selain karena kasus dugaan korupsi yang melilit para elit pelaksananya, para kuli yang bekerja di lokasi pun menjerit. Upah mereka belum terbayar karena anggaran yang belum cair.

Soal korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang melakukan proses penyelidikan. Semua pihak sudah dipanggil, mulai dari pejabat BPN, kontraktor, hingga istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Athiyah Laila. Diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses tender, termasuk pengurusan sertifikat.

Di tengah upaya penyelidikan itu, kini muncul masalah baru. Sebagian pondasi dan bangunan di Hambalang ambles. Pondasi gedung yang sedianya digunakan untuk power house dan lapangan bulutangkis itu kini roboh. Jarak longsorannya mencapai 8 meter.

Gara-gara longsoran ini, proyek pun dihentikan sementara. Anggaran Rp 75 miliar yang sedianya cair untuk prestasi kerja dari Januari hingga Mei pun tertahan. Hutang kontraktor pada para supplier membengkak. Para kuli belum dibayar. Proyek itu kini mangkrak.

"Yang ada sekarang di sini hanya petugas keamanan saja sama petugas kebersihan, kalau ada Bapak-Bapak datang kemari," tutur Heri, salah seorang petugas dari KSO proyek saat ditemui di lokasi, Rabu (30/5/2012).

Salah seorang pekerja bernama Rohimin bahkan nyeletuk, "Utang kita ke warung sudah banyak. Belum gajian. Duitnya dari Kemenpora belum cair," kata Rohimin.

Ditanya soal urusan dana ini, pihak Kemenpora mengaku tak bisa berbuat banyak. Meski duit sudah di tangan, mereka tak bisa mencairkannya segera karena harus menunggu rekomendasi dari Panitia Kerja di DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka tak mau salah langkah, hingga akhirnya harus berurusan lagi dengan masalah korupsi.

"Pencairan menunggu rekomendasi Panja. Mereka baru kemarin ke sini. Dinamika anggaran sampai ke perubahan APBN-P juga ada. Dampaknya ke mana-mana, hingga ke prosedur pencairan," tutur Sesmenpora Yuli Mumpuni saat ditemui di Hambalang.

Sementara Panja DPR saat ini seolah-olah 'mati suri'. Mereka hanya baru sekali mengadakan rapat sejak dibentuk pada akhir tahun 2011. Saking singkatnya rapat, mereka sampai lupa meteri rapat saat itu.

Semua permasalahan di atas menjadi mata rantai dan berimbas pada nasib proyek. Ada berbagai kemungkinan, proyek bisa lanjut sesuai tenggat waktu yakni Desember 2012, atau molor hingga 2013 yang berarti ada penambahan waktu dan anggaran. Atau bisa jadi proyek dibatalkan di tengah jalan, bila kondisi lingkungan dan masalah korupsi yang sudah terlalu hebat.

Apa pun hasil keputusannya, mau tidak mau bakal berimbas pada nasib para pekerja bangunan. Hidup harus terus berjalan, dapur harus terus mengepul, sementara upah tak kunjung datang, gara-gara Hambalang.

(mad/aan)