PDIP Jakarta: Birokrasi Diduga Tak Netral di Pilkada DKI

Jakarta, - Berbagai cara dilakukan kandidat gubernur untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Salah satu indikasi kecurangan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan struktur birokrasi.

Indikasi kecurangan itu disampaikan Ketua Pelaksana Harian PDIP DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

"Ada indikasi, laporan, bahwa para lurah, para camat itu menekan, kemudian memata-matai, melarang, dan mempersulit. Tadi misalnya ada laporan salah satu anak dari teman kami, mengurus untuk masuk DPT itu susahnya setengah mati," tutur Ketua Pelaksana Harian PDIP DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat usai pertemuan dengan pimpinan parpol tingkat provinsi Jakarta, di Hotel Aryaduta, jalan Prapatan, Jakarta Pusat, Selasa, (29/5/2012).

Menurutnya, indikasi juga didapati bahwa birokrat di DKI Jakarta dikumpulkan oleh salah satu kandidat gubernur di suatu tempat. Mereka kemudian di-briefing dan diberikan uang.

"Ini laporan dari bawah. Ya, bukan hanya di Puncak saja (dikumpulkannya), mungkin di banyak tempat, kita tidak tahu. Ingat bahwa masyarakat, teman-teman kita, tim kita, itu juga terlibat dalam proses itu," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya tidak ingin satu pihak mana pun memanfaatkan birokrasi dalam rangka Pilkada DKI Jakarta ini. Justru ia menginginkan pilkada ini berjalan dengan aman, diterima semua pihak, dan tidak ada gugatan ke MK.

"Kita (pimpinan parpol) sepakat supaya birokrasi netral, terutama para lurah, para camat, para kepala dinas, kepala badan, RT, RW, dan PKK, itu netral. Karena kalau dia tidak netral bisa kita persoalkan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran pemilukada," cetus Djarot.

Pihaknya siap melaporkan jika ada birokrat di provinsi DKI Jakarta yang terbukti tidak netral, atau menggiring masyarakat untuk mendukung salah satu calon.

"Kita sudah sebar teman-teman di lapangan, kalau mereka main money politic, bisa kita laporkan kepada Panwas. Panwas juga sudah sepakat bersama kita untuk benar-benar menginginkan birokrasi ini netral, jangan ditarik-tarik ke kanan atau kiri pada siapapun juga," jelasnya.

Namun, pihaknya enggan menjelaskan siapa calon gubernur dimaksud yang terindikasi memanfaatkan birokrasi ini.

"Tidak tahu. Tapi salah satu lah," ucapnya.

(rmd/rmd)