Istana: Warga & Perusahaan Harus Ada Titik Temu Soal Lumpur Lapindo

Jakarta - Enam tahun sudah banjir lumpur Lapindo terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Selama itu, masih terjadi tarik menarik antara warga yang lahannya tenggelam, dan pihak perusahaan soal urusan ganti rugi. Istana berharap segera ada titik temu.

"Ya mudah-mudahan akan ada penyelesaian yang baik ya, ya kita berharap apa yang selama ini mejadi harapan dari baik dari warga yang terdampak maupun dari sisi penanggung jawab, benar-benar bisa dicarikan titik temu," kata Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (29/5/2012).

Julian tak mau berkomentar banyak soal masalah ini, termasuk saat ditanya soal ganti rugi yang tak sepadan dan talangan pemerintah hingga triliunan. Dia menyerahkan itu semua ke menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

"Pak menteri PU nanti akan beri laporan terlebih dulu ya, kalau memang ada progress atau perkembangan baru yang memang perlu dilaporkan pada Bapak Presiden, sementara saya belum ada informasi untuk itu," tegasnya.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Djufri menambahkan, ganti rugi korban lumpur Lapindo saat ini terus diupayakan. Sebagai pemerintah, dia mengaku sudah melakukan semuanya.

"Ya kalau kita sudah selalu mengingatkan ya, sudah selalu, ya kita harapkan dari Bakrie sendiri ya punya komitmen itu," terangnya.

Sebelumnya, sekitar 20 orang dari berbagai LSM melakukan aksi memperingati 6 Tahun Skandal Lumpur Lapindo di depan Wisma Bakrie. Logo Wisma Bakrie ini dilumuri cat warna abu-abu.

Pantauan detikcom, salah seorang peserta aksi yang bertelanjang dada tampak duduk di depan logo gedung ini, di Jl HR Rasuna Said, Jaksel. Sejurus kemudian, ia membalurkan cat warna abu-abu ke logo Wisma Bakrie. Tulisan yang dilumuri cat ini hanya kata 'Bakrie' saja. Bukan hanya tulisannya saja, tapi tembok-temboknya pun ikut dilumuri cat.

(mad/aan)