Salah satu cara yang diambil adalah mempengaruhi opini publik menggunakan survei. Sehingga survei yang dihasilkan kehilangan nilai akurasi dan objektivitasnya.
Peneliti senior The Jakarta Institute (TJI), Ubaidillah, menyayangkan sejumlah lembaga survei yang mengabaikan akurasi riset untuk kepentingan kandidat tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ubaidillah mengatakan untuk survei elektabilitas calon di pilkada, semestinya mengambil jumlah sampel yang representatif dengan jumlah pemilih. Dia mencontohkan, jika jumlah pemilih dalam pilkada DKI berdasarkan DPS sekitar 7 juta orang, maka sampel yang harus diambil tidak boleh kurang dari 1000 responden.
Menurutnya, responden 440 orang dalam survei yang dilakukan lembaga tertentu, terlalu sedikit. Mempertimbangkan ada 44 kecamatan dan 267 kelurahan.
Apalagi jika menggunakan Multistage Random Sampling, menurutnya, responden yang dipilih harus banyak karena dapat terjadi eror pada setiap tingkatan.
"Dengan 400 responden, saya tidak bisa bayangkan, Minimal seharusnya 1100 responden. itupun hanya bisa memotret provinsi lebih utuh, tidak mungkin hingga kecamatan. Sehingga akurasinya dipertanyakan," tuturnya.
Jika sampel yang diambil kurang dari 1000 responden, sistem survei yang tepat dipakai adalah simple random sampling.
"Jelas tidak akurat jika sampel 400 untuk Multistage Random Sampling. Apalagi konteks Jakarta," jelas bekas peneliti Asia Foundation ini.
Sebelumnya, survei terbaru dikeluarkan Indo Barometer menyebutkan jika pilkada DKI digelar hari ini, siapa pasangan yang dipilih? Pasangan
Foke-Nara meraih 49,8 %. Disusul pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 16,4 %, Alex Noerdin-Nono Sampono (5,7%),
Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini (4,5%), Faisal Basri-Biem Benyamin (2,3%), dan Hendardji Supandji-A Riza Patria (0,2%).
(rmd/)











































