"Pilgub DKI Jakarta jadi barometer yang lainnya dan bahkan Pemilu 2014. Komisi II akan mengawal ketat seluruh tahapannya yang kepercayaan publik menjadi pertaruhan," kata Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar S, kepada detikcom, Jumat (25/5/2012).
Menurut Agun, kinerja KPUD DKI Jakarta benar-benar dipantau. Bagaimana mengawal proses yang sesuai luber jurdil. Sembari memantau penerapan e-KTP sebagai bagian dari skema panjang rencana penerapan e-voting.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kita lakukan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat. Jadi harus jadi pemilu yang dikawal oleh semua pihak dan memuaskan masyarakat," lanjutnya.
Karena itu KPUD DKI diharuskan melakukan verifikasi ulang. Termasuk menyangkut DPT pilkada, agar pemilu berjalan memenuhi harapan semua pihak.
"KPUD DKI menyetujui permintaan DKI untuk melakukan verifikasi dan validasi pemutakhiran data pemilih, untuk memundurkan penetapan DPT tanggal 26 Mei 2012, sekurang kurangnya 1 minggu untuk mnyelesaikan. Sebelum ditetapkan KPU akan mengundang para tim pasangan calon untuk menandatanganinya," jelasnya.
(van/lh)











































