Panwas Sumut Tindaklanjuti Aparat Poltabes Medan Tidak Netral

Medan - Panwas Pemilu Sumatra Utara (Sumut) akan menindaklanjuti aparat Poltabes Medan yang tidak netral dalam Pilpres putaran dua, jika laporannya sudah diterima."Kami akan menindaklanjuti masalah itu jika memang laporannya sudah kami terima. Karena sejauh ini kami memang belum menerima laporan itu," kata Ketua Panwas Pemilu Sumut Choking Susilo Shakeh kepada detikcom melalui telepon, Senin (16/8/2004).Jika memang ada indikasi ketidaknetralan, lanjut dia, pihaknya akan melakukan penyelidikan intensif, termasuk memanggil aparat polisi yang bersangkutan, dan bisa saja institusinya."Tetapi tentu saja yang pertama kita panggil adalah anggota polisi yang bersangkutan. Kita klarifikasi kebenarannya," kata Choking.Menurut dia, tidak pada tempatnya jika ada anggota kepolisian yang seharusnya netral, menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat Pilpres.Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution berpendapat, sudah sepatutnya Panwas melakukan investigasi untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari masyarakat terkait masalah tersebut."KPU lebih kepada penyelenggaraan Pemilu. Namun laporan masyarakat yang seperti ini tetap saja merupakan masukan yang berharga bagi KPU," kata Irham kepada detikcom di Kantor KPU Sumut jalan Perintis Kemerdekaan Medan.Sejumlah organisasi mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mengecam ketidaknetralan 2 aparat Poltabes Medan yang menghadiri pertemuan dengan mahasiswa, yang secara tidak langsung meminta mahasiswa mendukung pasangan Mega-Hasyim.Kasus itu terungkap dari kesaksian mahasiswa yang menghadiri pertemuan yang digagas Forum Komunikasi Rakyat (FKR), yang merupakan tim sukses Mega-Hasyim di Medan pada 24 Juli 2004.Selain tokoh FKR dan pengurus NU setempat, pertemuan ini juga dihadiriWakasat Intel Poltabes Medan AKP I Gusti KB Hasyi Surna dan anggota Intelpam Poltabes Medan Iptu M Dalimunthe.Dalam pertemuan itu Ketua FKR Arwin Harahap meminta kepada 30-an mahasiswa yang hadir untuk memberikan dukungan kepada Mega-Hasyim. AKP I Gusti KB Hasyi Surna juga menyatakan agar semua pihak membedakan sendiri bagaimana rasanya jika dipimpin sipil dan militer.Kalau dipimpin militer, maka mahasiswa tidak bebas melakukan aksi dan menyampaikan pendapat. Tapi kalau dipimpin sipil seperti pemerintah saat ini, mahasiswa bebas melakukan aksi dan menyampaikan pendapat. (sss/)