"Tidak hanya bagi tujuh anggota komisioner KPU saja, tapi akan diperluas," kata Sigit dalam Seminar Nasional Menyongsong Pemilu 2014 yang Berkualitas di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Kasihan, Bantul, Selasa (22/5/2012).
Menurut dia, pakta integritas itu akan diperluas hingga daerah yakni KPU provinsi, kabupaten/kota dan sekretariat KPU. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ada anggapan sekretariat KPU itu adalah orang buangan, itu tidak sepenuhnya benar," kata dosen Ilmu Pemerintahan UGM itu.
Dia menambahkan pemilu 2014 nanti bisa menjadi ajang konsolidasi demokrasi dan komunikasi yang efektif antar multi-stakeholder. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari masa transisional yang hanya mempertanyakan legitimasi kepemimpinan.
"Pada pemilu 2009 lalu masalah legitimasi kepemimpinan masih terjadi. Ini tantangan yang harus dijawab dan diselesaikan," katanya.
(bgk/trw)











































