Panwaslu DKI Siap Kaji Data Carut Marutnya Daftar Pemilih

Jakarta - Daftar pemilih sementara (DPS) menjelang pemilihan gubernur DKI dinilai masih carut marut. Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) telah menggelontorkan data soal ini. Panwaslu DKI pun siap mengkaji permasalahan tersebut.

"Kami akan mengkaji laporan ini, karena saya seorang peneliti. Bahwa tidak terbantahkan pemilukada 2009 memang carut marut. Panwaslu akan membuktikan secara materiil untuk mengecek kembali. Ini kan masih proses DPS by name, proses DPS ini baru berlangsung di tingkat kelurahan," terang Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah.

Hal itu disampaikan dia usai bertemu dengan 5 aktivis P3I yang datang ke kantor Panwaslu DKI, Gedung Prasada Sasana Karya, Jl Suryopranoto, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2012).

Data-data yang disampaikan P3I merupakan laporan masyarakat. Hal itu perlu mendapat perhatian selagi daftar pemilih masih belum tetap. Jika data-data itu valid, maka akan diperiksa.

"Kalau data tadi benar-benar bagus, kita bisa menggabungkan dengan data-data yang ada di KPU," sambung Ramdansyah.

Menurut dia, memang ada keinginan yang menyuarakan agar pemilukada ditunda. Namun harus didengar juga suara dari para pasangan calon.

"Ada pilihan mencoret data. Tapi akan kehilangan hak politik warga negara. Ini kan belum selesai dan masih berproses. Sekali lagi ini adalah tugas Panwaslu, maka kita akan periksa lagi," tutur Ramdansyah.

KPU DKI tidak profesional? "Kalau terkait pelanggaran azas atau etika, kita bisa serahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sejak P3I merilis, kami langsung melakukan pengecekan. Mungkin ada persoalan salah tulis atau KTP nembak, tapi setelah dicek ternyata ada orangnya. Ternyata kalau persoalan ada di KTP, tidak perlu dicoret," terang Ramdansyah.

Dia menambahkan jika ditemukan NIK ganda maka bisa coret. Tapi kalau ada 10 orang yang berbeda dan lantas dicoret maka bisa jadi penghalangan hak warga negara.

"Menurut saya persoalan ini kenbali ke data kependudukan yang tidak benar," ucap Ramdansyah.

Sebelumnya, Mustofa dari P3I menyampaikan carut marutnya data pemilih sementara menjelang pilgub DKI. Bahkan dia mensinyalir bisa ada 1,4 juta pemilih fiktif dalam Pilkada DKI 11 Juli mendatang.

Ketua KPUD DKI, Dahlia Umar, membantah adanya data 1,4 juta pemilih fiktif dalam pilkada DKI tahun 2012. Sebab tidak ada bukti-bukti dari tudingan itu.

"Tidak ada satu nama pun yang katanya dari 1,4 juta yang disampaikan ke KPU. Jadi kami menganggap itu hanya isu yang tidak jelas dan mengada-ada," ujar Dahlia ketika berbincang dengan detikcom di kantor KPUD DKI, Jl Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5/2012).

Menurut Dahlia, isu itu diduga dihembuskan kelompok tertentu dengan tujuan untuk menghambat pelaksanaan pilkada DKI. Dahlia pun meminta seluruh petugas pendataan di kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi untuk melanjutkan tugas mereka.

KPU Jakarta bahkan optimistis penetapan daftar pemilih tetap (DPT) akan rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan, 26 Mei 2012.

(vit/ndr)