Nilai Daftar Pemilih DKI Carut-marut, P3I Beberkan Data ke Panwaslu

Jakarta - Menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur DKI Jakarta pada Juli mendatang, daftar pemilih sementara (DPS) dinilai masih carut-marut. Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) pun menyambangi Panwaslu untuk membeberkan data.

5 Aktivis P3I datang ke kantor Panwaslu DKI, Gedung Prasada Sasana Karya, Jl Suryopranoto, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2012). Selama sekitar 1,5 jam mereka membeberkan data-data yang mereka punya terkait DPS yang carut-marut itu.

"Secara kasat mata banyak DPS fiktif. Kami menyelidiki sangat carut-marut. Kami menyimpulkan KPUD tidak kredibel dan tidak profesional," ujar Ketua P3I, Mustofa, usai pertemuan dengan Panwaslu DKI.

Di hadapan Ketua Panwaslu, mereka menggelontorkan 7 fakta terkait masalah di DPS, yakni:

1. Terdapat 151.959 nomor induk kependudukan (NIK) ganda yang digunakan dalam DPS KPUD.
2. Terdapat 4.152 NIK kosong warga yang berusia lebih dari 17 tahun terdaftar di DPS KPUD.
3. Terdapat 80.297 NIK luar Jakarta yang diakui sebagai DPS Jakarta.
4. Terdapat 327.040 NIK yang memiliki nama dan tanggal lahir yang sama yang disebar antar kelurahan, kecamatan, maupun kotamadya.
5. Terdapat 104.695 NIK yang memiliki kepenulisan nama tidak standar, di mana ejaan di nama diberi spasi antar huruf.
6. Terdapat 31.500 NIK yang bodong atau tidak bisa ditelusuri melalui situs KPUD.
7. Terdapat 248.000 NIK yang diduga pemilihnya telah pindah kota, mati, dan lainnya yang belum terkonsolidasi dalam data DPS KPUD.

"Ini hanya data sementara. Kami sangat yakin akan sampai 1,4 juta pemilih fiktif. Kita mengamati baru 42 kecamatan. Kami bisa menyimpulkan kesalahan tertinggi di antaranya di daerah Cakung, Cilincing, Tanjung priok, dan Kalideres," tutur Mustofa.

Kesalahan dalam jumlah tinggi terjadi di beberapa daerah tersebut lantaran kecamatan-kecamatan itu berada di perbatasan. "Sekali lagi kami membuat pernyataan, DPS adalah hal yang fundamental di manapun," ucap Mustofa.

Sebelumnya Ketua KPUD DKI, Dahlia Umar, membantah adanya data 1,4 juta pemilih fiktif dalam pilkada DKI tahun 2012. Sebab tidak ada bukti-bukti dari tudingan itu.

"Tidak ada satu nama pun yang katanya dari 1,4 juta yang disampaikan ke KPU. Jadi kami menganggap itu hanya isu yang tidak jelas dan mengada-ada," ujar Dahlia ketika berbincang dengan detikcom di kantor KPUD DKI, Jl Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5/2012).

Menurut Dahlia, isu itu diduga dihembuskan kelompok tertentu dengan tujuan untuk menghambat pelaksanaan pilkada DKI. Dahlia pun meminta seluruh petugas pendataan di kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi untuk melanjutkan tugas mereka.

KPU Jakarta bahkan optimistis penetapan daftar pemilih tetap (DPT) akan rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan, 26 Mei 2012.

(vit/nwk)