"Dalam bernegara menjadi indah kalau ada toleransi. Tapi kalau ada memaksakan kehendak dan mengancam itu tidak fair dan negara harus mengingatkan dengan alat-alatnya," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/5/2012).
Menurutnya, negara tidak boleh kalah dengan kelompok tertentu. Tindakan tegas bagi kelompok apapun yang menjadi pelanggar hukum harus dilakukan. "Kita malu kalau masih dirundung persoalan-persoalan yang sebenarnya jauh dari demokrasi. Kalau ormas dibubarkan nanti negara dinilai otoriter, tetapi alat-alat hukum harus bertindak bila ada pelanggaran," tegasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mestinya tidak ada alasan menolak dengan catatan konser tersebut sesuai adat ketimuran, harus tetap mematuhi norma-norma sosial umum," ujarnya.
Pembatalan konser malah akan memperburuk citra Indonesia sebagai negara demokratis. Karena itu, Polri disarankan segera menerbitkan surat izin konser 3 Juni di Gelora Bung Karno, Jakarta.
"Sangat ironis, terkesan terintimidasi oleh satu-dua kelompok, saya iba. Saya menganjurkan untuk memberi sedikit keleluasaan terhadap konser itu," pungkasnya.
(fdn/rmd)