"Tidak ada kaitannya dengan pesimisme Gerindra terkait perolehan suara, tidak ada hubungannya itu," kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2012).
Menurut Muzani, keinginan partainya agar PT disamakan dengan parliamentary threshold sebesar 3,5 persen adalah untuk konsistensi sistem presidensil. Ia menilai aturan PT sebesar 20 persen tak sejalan dengan sistem presidensil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga mengatakan bahwa Gerindra percaya diri akan mendapat suara lebih baik pada pemilu 2014 mendatang. Oleh karena itu, ia menolak jika disebut Gerindra meminta PT turun karena takut tak bisa mengusung Prabowo.
"Semua survei mengatakan Gerindra akan mendapat suara yang lebih baik dari sekarang ini, jadi tidak ada kaitannya itu," imbuhnya.
Hasil pemilu 2009, partai politik yang didirikan Prabowo Subianto ini berada diurutan kedelapan dengan raihan suara 4.646.406 atau sekitar 4,46 persen dari total suara nasional. Jika PT pada pilpres 2014 mendatang disesuaikan dengan parliamentary threshold sebesar 3,5 persen, maka tidak ada kesulitan berarti bagi partai berlambang kepala burung Garuda ini untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.
Angka PT ini masih menjadi perdebatan alot dalam pembahasan UU Pemilu di DPR. Partai Golkar mengusulkan PT sebesar 20 persen. Pemikiran Golkar sama dengan PD dan PDIP. PD dan PDIP juga menolak wacana penghapusan presidential threshold. PD lebih cenderung angkat PT antara 15-20 persen.
Sementara itu partai menengah seperti PAN dan PKS mendorong Presidential Threshold dipangkas. Keduanya menginginkan pilpres 2014 diramaikan banyak capres.
(trq/rmd)











































