Jokowi: Saya ke Jakarta Pakai Duit Sendiri

Jakarta - Poster-poster 'sosialisasi' calon gubernur DKI Jakarta bertebaran di setiap sudut DKI Jakarta, tak terkecuali bagi cagub yang juga menjabat kepala daerah. Bila iklan-iklan ini dibiayai APBD, maka hal itu menyalahgunakan jabatan. Apa tanggapan Jokowi?

"Aturannya memang nggak boleh, nggak benar. Aturannya entah untuk apalah, entah untuk iklankah, entah untuk yang lainnya," jawab Jokowi ketika ditanya mengenai penggunaan APBD untuk keperluan kampanye oleh calon incumbent.

Hal itu disampaikan Jokowi usai acara selamatan bersatunya 2 raja Keraton Surakarta di kediaman cucu Paku Buwono X, BRAy Mooryati Soedibyo, Jl Ki Mangunsarkoro 69, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/5/2012).

Bapak kan incumbent juga, kan bisa memakai APBD di Solo? "Kampanye untuk apa? Saya cuma Sabtu-Minggu kok, mobil dinas juga nggak dipakai, apa lagi yang dipakai? Ke Jakarta pakai duit sendiri. Iklan, nggak pernah ngiklanin diri. Apa lagi?" jawab Jokowi sambil tersenyum dan berlalu.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam mengatakan bila poster-poster 'sosialisasi' incumbent dibiayai dana APBD masing-masing, maka itu telah menyalahgunakan wewenang.

"Saya kira itu bagian dari politisasi resources sosial kemasyarakatan. Tapi apakah itu bentuk politisasi dari APBD apakah abuse of power? Semua sangat potensi. Yang jelas itu penyalahgunaan resources APBD," jelas Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam, mengkomentari iklan layanan masyarakat bergambar para cagub.

Dia menekankan, yang dimaksud incumbent, bukan hanya pejabat di daerah di mana pemilu kada berlangsung. Melainkan juga pejabat pemerintahan dari daerah lain yang juga ikut berlaga dalam kontestasi di daerah bersangkutan.

"Incumbent bukan hanya dari DKI saja, yang dari luar juga bisa dimaknai incumbent. Dari pejabat publik, baik dari DKI maupun di luar pmerintah daerah," jelasnya.

Bila incumbent seperti yang disebut Arif, ada 3 cagub yang masih menjadi pejabat publik yaitu Fauzi Bowo (Gubernur DKI), Alex Noerdin (Gubernur Sumsel) dan Joko Widodo (Walikota Solo).

(nwk/nrl)