5 Parpol Desak KPUD Tuntaskan Permasalahan DPT Pilkada DKI

Jakarta - Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada DKI 2012 dipertanyakan validitasnya dan dinilai masih banyak kesalahan. Jika KPUD tidak segera memperbaiki hal tersebut, maka sejumlah partai politik pendukung cagub/cawagub mendesak agar pilkada ditunda.

"Kami menemukan beberapa yang masih memprihatinkan, ditemukan identitas ganda, satu nama ada di beberapa TPS. Yang bertanggung jawab seharusnya institusi dinas kependudukan dan KPUD yang seharusnya melakukan verifikasi. Menurut kami data DPS masih amburadul. Kami bersepakat seharusnya KPUD memperbaiki data itu. Apabila KPUD memberikan data palsu bisa dikenakan pidana," ujar Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, dalam jumpa pers di Resto Sate Khas Senayan di Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (18/5/2012)

Senada dengan Taufik, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Prya Ramadhani meminta pilkada ditunda jika permasalahan DPT atau DPS ini tidak diselesaikan dengan segera.

"Percuma melakukan pesta demokrasi. Diharapkan masyarakat mengawasi karena ini suatu kejadian yang sangat memalukan. Meminta KPU dan KPUD menyelesaikan masalah ini," ungkapnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta Selamet Nurdin. Selamet meminta agar KPUD menelusuri ulang DPT yang diduga masih banyak kesalahan tersebut.

"Untuk mengurusi warga Jakarta sebanyak 7 juta saja tidak beres, ini suara akan dikemanakan? Saya meminta kepada KPUD menelusuri ulang. Kami di tim sukses dilibatkan dalam pemantauan dan membahas bareng-bareng," paparnya.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Lulung Abraham Lunggana, mengatakan ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama di beberapa TPS. Menurutnya harus ada keterlibatan masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

"Nanti ada pihak ketiga dari kami untuk mereview. Kita ingin membantu dari luar daftar pemilih yang tepat. Nanti kita serahkan kepada kawan-kawan dengan rencananya ketuanya Pak Taufik (Gerindra)," jelasnya.

Sementara itu Sekretaris DPD PDIP, Pantas Nainggolan, menyebut sudah ada indikasi-indikasi ketidakjujuran dalam DPT-DPT tersebut.

"Nah indikasi itu tidak hanya terlihat dari satu orang. PDIP telah meminta segenap seluruh struktur organisasi partai untuk menolak penetapan DPS sebelum ada verifikasi," tuturnya.

(ega/)