Komisi III DPR Pertanyakan Hasil Seleksi Calon Hakim Agung

Jakarta - Komisi III DPR mempertanyakan kinerja Komisi Yudisial yang hanya memilih 12 calon hakim agung. Padahal DPR meminta KY menyerahkan 15 nama calon.

"Jangan sampai jadi ada opini KY kesulitan mencari calon hakim agung yang berkualitas. Jadi tidak memenuhi yang dibutuhkan. Komisi III berharap jangan sampai ada argumentasi KY tidak serius," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/5/2012).

KY menyerahkan 12 nama calon hakim agung ke DPR sore tadi. Penyerahan nama calon ini akan ditindaklanjuti komisi dengan menggelar rapat pleno. "Rencananya kita akan minta lagi kekurangannya. Dalam waktu dekat rapat pleno, nanti diputuskan apakah ditolak atau diterima. Kita akan telusuri argumentasi kesulitan untuk mendapat hakim agung," terangnya.

Sedianya Komisi III akan memilih 5 nama untuk mengisi kursi hakim agung yang lowong yakni; 2 hakim pidana, 2 hakim perdata dan 1 hakim militer. Namun karena hanya 12 nama calon yang diterima, Komisi akan
mengurangi satu hakim agung bidang perdata. "Satu hakim nanti akan dipilih berbarengan dengan nama-nama calon yang akan dikirim KY terkait pensiun sejumlah hakim agung," sebut Nasir.

Nasir berharap hakim agung yang terpilih nantinya tidak hanya menfokuskan pemeriksaan perkara di tingkat kasasi, tapi juga aktif mengawasi hakim di pengadilan tinggi (PT).

"Hakim agung tak hanya memeriksa perkara di tingkat kasasi, tapi juga mengawasi hakim di tingkat banding. Ini yang belum maksimal, walaupun ada hakim muda bidang pengawasan," ujar Nasir.

Berikut nama 12 orang yang akan dipilih DPR menjadi 4 orang hakim agung:

1. Amriddin, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, spesialis perkara pidana
2. Mayjen Burhan Dahlan, Kepala Pengadilan Militer Tinggi Utama 2, spesialis perkara pidana militer
3. Desnayeti, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, spesialis perkara pidana.

4. Heru Iriana, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, spesialis perkara perdata
5. I Gusti Agung Sumanatha, Kapusdiklat Teknis Peradilan MA, spesialis perkara perdata
6. James Butarbutar, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, spesialis perkara perdata

7. Made Rawa Aryawan, Wakil Kepala Pengadilan Tinggi Manado, spesialis perkara pidana
8. Maria Anna Samiyati, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, spesialis perkara perdata

9. Muhammad Daming Sunusi, Kepala Pengadilan Tinggi Banjarmasin, spesialis perkara perdata
10. M Syarifuddin, Kepala Badan Pengawas MA, spesialis perkara pidana
11. Ohan Burhanudin, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, spesialis perkara perdata
12. Wahidin, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi

(tor/asp)