Pemda Maluku Kurang Serius, Korban HIV/AIDS Meningkat

Ambon - Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM) benar-benar kecewa, karena Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku kurang serius dalam menangani virus HIV/AIDS yang saat ini terus menunjukan trend peningkatan di Maluku. Padahal, LPPM selalu melaporkan persoalan ini kepada Pemda.Demikian disampaikan, direktur LPPM, Mercy Barends, kepada detikcom di Manise Hotel, Jl. Tanah Tinggi Ambon, Sabtu (14/08/2004).Dikatakan Mercy, janji pemda Maluku untuk mengaloaksikan dana dalam APBD tahun 2004 guna penanggulangan virus mematikan ini, ternyata tidak direalisasi. Padahal, korban HIV/AIDS di daerah jumlahnya sudah mencapai ratusan orang. "Saya terlalu yakin, dana tersebut baru ada pada APBD 2005 nanti, mungkin untuk tahun 2004 ini akan ditutupi dengan korban pengidap HIV/AIDS, dan meninggal di atas seratus kasus untuk daerah Maluku," tandasnya.Menurut alumni Fakultas Teknik UI ini, mestinya dengan kondisi ini, ada respons yang cepat dari semua kalangan, termasuk pemda Maluku. "Memang apa yang direncanakan oleh Pemda maluku untuk memberikan dana bagi penanganan HIV/AIDS dalam APBD, hal itu sangat naik. Namun kalau dana itu baru mau dialokasikan pada APBD tahun 2005, apakah itu tidak terlambat, karena jumlah korban yang mengidap HIV/AIDS semakin meningkat, bahkan sebagian besar telah meninggal," sesalnya. Jika Pemda Maluku memandang masalah HIV/AIDS sebagai persoalan yang serius untuk ditangani, setidaknya ada dana khusus atau dana cadangan yang dialokasikan, kalau toh tidak ada dalam APBD tahun 2004."Semua yang meninggal belakangan ini sudah dalam stadium pengidap AIDS yang sudah di atas HIV. Yang mengidap HIV-HIV sebelumnya tidak meledak mungkin ditahun-tahun sekarang ini. Jadi seharusnya pemda maluku serius dalam menangani masalah ini," harapnya.Tahun-tahun sebelumnya, kata Mercy, Pemda Maluku sempat menjanjikan akan memberikan perhatian terhadap penagnganan kasus HIV/AIDS, namun kenyataan hingga saat ini tidak pernah direalisasi. "Bila Pemda sudah berjanji untuk mengalokasikan dana bagi penanganan kasus HIV/AIDS pada APBD tahun 2005, dan kemudian itu tidak terjadi, saya kira itu sebenarnya menyangkut komitmen pertanggungjawaban moral Pemda terhadap masyarakat," ujarnya.Mercy mengatakan, dana yang akan dialokasikan dalam APBD tahun 2005 untuk penaggulangan HIV/AIDS sudah terlambat. Seharusnya sudah dari jauh-jauh hari dana itu disediakan. Seperi pada komisi penanggulangan AIDS (KPAD) yang mestinya direvitalisasi pada tiga empat tahun yang lalu, tetapi hingga sekarang ini belum juga terealisasi secara baik.Diharapkan, sesegera mungkin dapat dilakukan restrukturisasi dan revitalisasi KPAD Daerah Maluku, sehingga dapat mendorong terbentuknya KPAD Kota Ambon. "Jadi kalau di tingkat propinsi mungkin levelnya kebijakan, tetapi di tingkat operasionalnya KPAD kota ambon dapat memperhatikan dan sudah ada dengan lebih cepat," demikian Mercy. (dni/)