KPU DKI Harap KPK Cermati Dugaan Penggunaan Dana Pemerintah oleh Cagub

Jakarta - KPU DKI Jakarta berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penggunaan dana kampanye dalam Pilkada DKI. Hal itu penting agar tidak terjadi penggunaan dana kampanye yang diambil dari anggaran pemerintah daerah.

"KPK bisa cermati, silakan untuk dicermati jika memang ada penggunaan anggaran pemerintah daerah di Pilkada DKI," ujar Ketua Pokja Pencalonan KPU DKI, Jamaluddin F Hasyim, kepada detikcom, Jakarta, Senin (14/5/2012).

Jamal mengatakan hari ini KPU direncanakan bertemu dengan KPK, namun dia enggan menyebutkan kapan dan di mana pertemuan tersebut dilakukan. Dalam pertemuan itu, Jamal mengatakan tidak tertutup kemungkinan ada pembahasan terkait pengawasan sumber dan penggunaan dana kampanye oleh calon.

"Satu agenda yang pasti kami ingin meminta laporan kekayaan semua calon. Karena mereka menyerahkannya ke KPK, bukan KPU. Semestinya laporan kekayaan setiap calon diumumkan saat penetapan, tapi KPK belum menyerahkan. Jadi kita tunggu," kata Jamal.

Terkait pengawasan terhadap sumber dana kampanye, Jamal mengatakan pengawasan terhadap hal itu diserahkan kepada daerah masing-masing. Pengawasan tidak saja dilakukan KPK, tapi juga oleh masyarakat atau pun media.

Jamal memaklumi tiga dari enam pasangan cagub-cawagub masih berstatus menjabat kepala daerah. Sehingga kecurigaan masyarakat terhadap dugaan penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk pilkada DKI muncul. Karena itu hal ini memang mesti diawasi semua pihak.

Seperti diketahui, enam pasangan cagub-cawagub telah ditetapkan KPU DKI Jakarta sebagai peserta pilkada. Dari enam cagub tersebut, tiga cagub masih berstatus menjabat kepala daerah. Yaitu Fauzi Bowo sebagai incumbent Gubernur DKI Jakarta, Alex Noerdin (Gubernur Sumsel), dan Joko Widodo (walikota Solo).

Pemungutan suara akan digelar pada 11 Juli 2012 mendatang. Nomor urut 6 calon sudah ditetapkan. Berikut susunan pasangan calon berdasarkan nomor urut:

1. Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli
2. Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria
3. Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama
4. Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini
5. Faisal Basri-Biem Benyamin
6. Alex Noerdin-Nono Sampono

(rmd/nrl)