DPR Desak Lapindo Tuntaskan Ganti Rugi Korban Lumpur

Jakarta - DPR mendesak PT Lapindo Brantas segera menuntaskan tunggakan ganti rugi bagi warga Porong, Sidoarjo yang menjadi korban lumpur Lapindo. Selain itu, DPR meminta pemerintah untuk mengoptimalisasikan fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

"Terkait penanganan korban bencana lumpur Sidoarjo, Dewan mendesak agar Lapindo menuntaskan ganti rugi terhadap penduduk yang menjadi korban," kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato pembukaan masa sidang IV di ruang paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/5/2012).

Marzuki mengatakan lambannya pemberian ganti rugi malah membuat nasib warga terkatung-katung. "Supaya masalah ini tidak berlarut-larut dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial ekonomi daerah bahkan meluas menjadi skala nasional," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, nilai ganti rugi bagi para korban lumpur Lapindo yang masih tertunggak hampir Rp 1 trilyun. Berdasar pada keppres tentang penanganan lumpur Lapindo, seluruh ganti rugi harus lunas tahun ini juga.

Selain lumpur Lapindo, Marzuki dalam pidatonya menyinggung sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami. "Karena perangkat ini akan meminimalisir jatuhnya korban bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami," ujar politisi senior PD itu.

(fdn/lh)