"Pembahasan keuangan negara jangan libatkan unsur parpol karena pasti terjebak konflik kepentingan," kata Busyro Muqoddas, melalui telepon, Senin (14/5/2012).
Di dalam sistem tata kelola keuangan negara, segala sesuatu harus dilakukan secara lebih transparan dan dapat dipantau oleh semua pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari potensi munculnya praktik korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Banggar DPR memang tengah menjadi sororan. Sejumlah kasus di KPK memiliki kaitan dengan pembahasan anggaran di badan itu. Seperti kasus suap wisma atlet SEA Games yang melibatkan anggota Banggar yaitu M Nazaruddin dan Angelina Sondakh serta kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang melibatkan anggota Banggar Wa Ode Nurhayati.
(/)











































