"Saya pernah juga ditawari kisaran USD 5.000-6.000. Satu paket itu sama izinnya. Saya tidak membeli karena saya tidak tertarik. Nanti saya nggak bisa makai malah," kata Sekretaris FPPP DPR, Arwani Thomafi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/5/2012).
Yang menawarkan, menurut Arwani, kadang-kadang tamu. Kadang-kadang juga SPG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, Ketua DPP PPP ini meyakini tak sedikit anggota DPR yang punya senjata. "Saya kira nggak sedikit yang punya senjata," katanya.
Arwani menuturkan, anggota DPR seharusnya tak memiliki senjata api. Karena DPR wajib memastikan masyarakat tenang, bukan membawa senjata yang membuat masyarakat merasa dalam suasana mencekam.
"Sangat tidak perlu, kita ini kan berhadapan dengan rakyat, ya harus menghadirkan suasana dan sikap yang harus membuat masyarakat nyaman. Jangan membuat suasana tidak aman dengan membawa senjata," katanya.
Dia pun berharap polisi menertibkan perizinan senjata api. Karena peredaran senjata api di masyarakat sudah membahayakan.
"Sebenarnya kalau dirunut itu kan ada dua pintunya. Yang pertama itu izin dari kepolisian, dan yang kedua keberadaan pasokan senjata ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah izin impor senjata terutama untuk warga sipil harus distop dulu lah. Sudah terlalu banyak senjata yang ada penguasaan warga sipil," tandasnya.
(van/rmd)










































