Kemendikbud: RUU Perguruan Tinggi Segera Disahkan

Jakarta - Pemerintah terus merampungkan Rancangan Undang-Uundang (RUU) Perguruan Tinggi (PT). Meskipun penolakan terhadap RUU tersebut dari kalangan mahasiswa juga terus meluas. Jika tidak ada kendala, RUU PT diharapkan sudah bisa disahkan paling lambat Juli.

"RUU ini Juni atau Juli akan terlaksana," ujar Mendikbud, Muhammad Nuh, dalam jumpa pers di Kantor Kemendikbud, Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Selasa (8/5/2012).

Nuh mengatakan semestinya RUU tersebut telah disahkan pada April lalu. Tapi pemerintah minta penundaan pengesahan dengan alasan konsolidasi internal. Pembahasan RUU tersebut juga melibatkan Menko Kesra, Panglima TNI, dan Kapolri. Tujuannya untuk harmonisasi di lingkungan pemerintah.

Yang khas dalam RUU PT ini, kata Nuh, adalah aksesibilitas dalam arti ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan dalam 4-5 tahun.

Nuh juga mengatakan melalui UU ini akan jelas 20 persen calon mahasiswa yang tidak mampu akan dijamin mendapatkan pendidikan tinggi oleh UU. Di setiap kabupaten dan kota, jelasnya, minimal ada pendidikan untuk tingkat akademik D1 dan D2. Begitu pun di setiap provinsi dan perbatasan, ada satu perguruan tinggi.

"Kita tidak ingin anak-anak perbatasan sekolahnya nyeberang. Maka harus kita bangun supaya mereka tidak lari ke sebelah (negara tetangga)," jelasnya..

Selain itu, Nuh juga mengatakan hal yang baru dalam RUU tersebut terkait dengan dibukanya fokasi sampai ke tingkat doktor.

"Sekarang sampai D4, anak-anak SMK (melanjutkan) ke Politeknik itu mentok. Nah, dengan UU ini, kita buka sampai magister dan doktor terapan. Dengan demikian kita akan memiliki kemampuan luar biasa di tenaga fokasi," pungkasnya.

(rmd/rmd)