Polisi Belum Mampu Berikan Pengamanan, Hak Warga Sipil Punya Senpi

Jakarta - Pemberian izin senjata api bagi warga sipil bisa dimaklumi. Mereka yang memang berhak sesuai aturan memiliki senjata api sah-sah saja. Pemberian senjata api juga sebagai bukti bahwa aparat keamanan tidak bisa memberikan perlindungan.

"Untuk pengamanan diri, setiap orang punya hak. Di negeri Indonesia, situasi keamanannya tidak kondusif, aparatur keamanan lemah. Polri, Satpol PP, Hansip, ini lemah," terang pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, saat berbincang, Selasa (8/5/2012).

Bambang yang juga purnawirawan polisi ini menjelaskan, atas alasan itu, sah-sah saja bila pengusaha, dokter, atau pengacara memegang senjata api guna perlindungan diri.

"Karena itu individu yang punya hak ingin mengamankan diri tidak masalah, asal memenuhi syarat," jelasnya.

Nah, atas dasar hak keamanan yang tidak bisa diberikan polisi itu, izin senjata api bisa diberikan. Tapi, tentu tidak asal sembarang izin diberikan.

"Syarat izin harus ditata ulang. Betul-betul psikiater yang menanganinya. Pemegang senjata api, dites tingkat emosionalnya, kreatifnya, apakah mudah marah atau tidak," tuturnya.

Yang perlu dilakukan juga adalah pengetatan pengawasan senjata api mulai izin hingga penggunaannya. Kalau perlu dibentuk lembaga pengawas senjata. Jadi selain Polri ada TNI dan birokrasi daerah yang melakukan pengawasan.

"Jadi karena negara rawan, apalagi banyak juga senjata api ilegal beredar ya diperbolehkan saja. Asal tadi itu, izin diperketat. Semua memang dilematis," ujarnya.

(ndr/nrl)