"Saya kira tanggung jawabnya bukan lembaga pendidikan tapi birokrasi. Saya kira orang tetap percaya," kata pengamat pendidikan, Darmaningtyas, kepada detikcom, Senin (7/5/2012).
Darmaningtyas menyetujui pernyataan Marzuki Alie tersebut, tapi pernyataan tersebut tidak lengkap. "Saya kira pernyataan MA betul, tapi tidak seluruhnya dan kurang lengkap. ITB, IPB, dan STAN jangan dilewatkan. Kalau cuman UI dan UGM kurang fair," ungkap Darmaningtyas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau secara common sense (pengetahuan umum) mudah dipahami, karena yang menyetir negeri ini de facto-nya 4 PTN itu, kebijakan mendasar juga dari sana. Tapi itu common sense, karena itu bicara tentang kesimpulan satu data harus didasarkan pada inventarisasi dan penelitian, berapa yang korup," terang pengamat yang berasal dari Kulonprogo tersebut.
Darmaningtyas menyampaikan perlunya untuk memeriksa latar belakang para koruptor untuk mengecek kevalidan pernyataan Marzuki Alie. Dan bila kesimpulan tersebut salah, Darmaningtyas menilai Marzuki Alie wajib meminta maaf.
"Kalau sebenarnya supaya lebih valid itu, pejabat yang elit itu dicek background pendidikannya. Berapa persentasenya, itu lebih valid. Nanti kalau ternyata kesimpulannya salah, disuruh minta maaf, kalau benar harus diakui," ujar Darmaningtyas.
Pernyataan Marzuki Alie tersebut bukan hal baru untuk Darmaningtyas, karena para alumni yang melakukan korupsi bukan lagi hal yang aneh. "Produk pendidikan kita memang demikian, nggak usah malu," tutup Darmaningtyas.
(vid/mad)










































