"Ketidakjelasan status Anas jelas mengganggu citra partai di depan publik, oleh karena itu KPK jangan lama-lama," kata Hayono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2012).
Hayono meminta KPK segara mengusut kasus Hambalang. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memperjelas posisi Anas di kasus tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sikap kami kan sudah tegas, semua kader Demokrat termasuk Ketua Umum bisa diberhentikan jika memang terlibat kasus korupsi," paparnya.
Lebih jauh mengenai kemungkinan digantinya Anas, menurut Hayono, mekanisme penggantian Ketua Umum tidak harus melalui kongres luar biasa. "Bisa melalui majelis tinggi," terangnya.
(/)










































