Korupsi Politik Marak, Alumni Universitas Manapun Bisa Tersangkut

Jakarta - Perilaku korupsi tidak didominasi alumni universitas tertentu. Sepanjang korupsi politik masih marak, alumni universitas manapun bisa tersangkut.

"Korupsi politik yang kian marak itu, membuat siapapun di dalam sistem, alumni manapun, mudah terjerat korupsi, karena rapuhnya sistem kita yang penuh ranjau," ujar peneliti politik The Indonesia Institute, Hanta Yuda, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (7/5/2012).

Hal itu disampaikan Hanta menanggapi pernyataan yang disampaikan Ketua DPR, Marzuki Alie, bahwa banyak pelaku korupsi adalah orang pintar lulusan universitas ternama seperti UI dan UGM. Bagi Hanta, yang dimaksud oleh Marzuki adalah korupsi politik yang melibatkan eksekutif seperti pejabat di kementerian, pejabat daerah dan juga legislatif dalam memainkan anggaran.

"Ada pula rekanan bisnis yang kadang diisi anggota parpol atau pengusaha hitam yang merupakan bagian dari jejaring mafia," sambung Hanta.

Untuk meminimalkan korupsi politik, maka harus ada pembenahan yakni dalam sistem pendanaan partai, sistem rekrutmen di partai yang transaksional dan oligarkis serta sistem pemilihan umum berbiaya tinggi. 

"Selain itu harus ditutup ruang untuk memanfaatkan permainan mafia anggaran dan bobroknya birokrasi dan permainan tender proyek pemerintah. Lima hal ini yang harus dibereskan oleh Pak Marzuki dengan para elite-elite politik di Senayan," tambah alumnus UGM dan UI ini.

Menurutnya, episentrum korupsi bukan di perguruan tinggi, tapi di kekuasaan. Saat ini, kekuasaan di eksekutif maupun legislatif memiliki pintu utama di perekrutan di partai politik, bukan di perguruan tinggi. 

"Jadi agak keliru logika Pak Marzuki. Jadi kalau mau menuntaskan problem korupsi (politik) hari-hari ini dimulai dari mereformasi total parpol (legislatif/eksekutif)," lanjutnya.

Sistem pendanaan partai yang tidak transparan dan tingginya biaya pemilu dan rekrutmen parpol akan memicu perilaku koruptif. Korupsi bukan karena keserakahan, tapi lebih karena ingin balik modal.

"Jadi bukan sekadar pendidikan. Siapa pun, mau lulusan mana kalau masuk ke sistem yang belum diperbaiki, penuh ranjau, maka berbahaya," sambung Hanta.

"Ketua DPR gagal mendiagnosa penyebab korupsi," imbuhnya.

(/nwk)