Libatkan Elemen Angkot Kelola BRT atau Siapkan Kompensasi

Jakarta - Bus Rapid Transit (BRT) seperti bus TransJakarta atau feedernya mengalami penolakan dari sopir dan pengusaha angkutan kota (angkot) yang sudah ada, karena dinilai merebut lahan rezekinya. Pemerintah daerah yang akan membuat sistem transportasi BRT sebaiknya melibatkan pengelola angkot yang sudah ada atau menyiapkan kompensasi.

"Angkot dengan busway atau BRT seharusnya tidak boleh berkompetisi, seharusnya saling men-supply penumpang. BRT itu kan penumpangnya ya penumpang angkot. Menurut saya ini persoalan perencanaan, dan persoalan bagaimana mengelola risiko mengelola usaha angkutan," jelas Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, saat dihubungi detikcom, Kamis (3/5/2012).

Bagi Pemda yang akan menyelenggarakan sistem transportasi BRT, sebaiknya para pengusaha angkot diajak bicara lebih dahulu. Termasuk pengaturan rute dan kompensasi yang timbul dari sistem BRT itu.

"Yang sering terjadi, BRT dipasang tetapi rute eksisting (yang sudah ada) tidak mengalami penyesuaian atau mendapatkan kompensasi. Sehingga ketegangan tidak bisa dihindari," jelas Danang.

Apakah melibatkan para pengusaha dan sopir angkot mengelola BRT itu bisa menjadi salah satu solusi?

"Ya, saya kira itu solusi juga, tentu bisa dipakai. Solusi lain, perusahaan angkutan kota yang ada diberi tempat trayek lain. Harus disebar trayek dan stasiun interchange," jelas Danang.

Menurut Danang, dari hasil survei yang pernah dilakukannya, masih banyak orang membutuhkan angkutan umum tapi tidak terlayani. Pemda diimbau menyusun trayek angkutan kota yang benar dan membuat skema bisnis, serta skema kompensasi atau subsidi yang memadai bila membuat BRT.

Di satu sisi, Pemda bisa mengatur angkutan kota yang memberikan keamanan, kenyamanan dan terjangkau melalui kontrak atau konsesi kepada pengusaha angkot.

"Kalau perlu ditender seperti busway. Mereka (pengusaha angkot) mendapatkan hal konsesi pelayanan angkutan yang lebih bagus pelayanannya. Kontrak itu selain ada izin trayek, juga kualitas layanannya. Misalnya frekuensi sekian, usia kendaraan maksimal sekian tahun. Sehingga bila ada pelanggaran ada kontrak jelas dalam izin trayek itu," jelas Danang.

Sebelumnya diberitakan Bus Trans Bandar Lampung sampai dirusak dan dipecahkan kaca-kacanya oleh puluhan sopir angkot dengan menggunakan batu dan kayu.

Para sopir angkutan kota menilai keberadaan Bus Trans-Lampung itu bisa 'merebut' penghasilan mereka. Bahkan sopir-sopir angkot itu melakukan protes dengan mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan sehingga hampir membahayakan pengguna jalan lain.

Penolakan juga terjadi pada feeder busway Bekasi-Jakarta. Para pengusaha bus umum dan Koasi manilai feeder busway ini adalah pemaksaan dan mereka merasa tidak dilibatkan.

(nwk/)