"Sebenarnya kalau mekanisme pembahasan sudah selesai per 25 Oktober 2010 kemudian pemerintah diminta verifikasi angka-angkanya. Kemudian pemerintah setelah diputuskan dalam paripurna kita kumpulkan kembali kita tandatangani sama-sama. Kita tandatangani sama-sama awal November 2010," kata Tamsil mengungkap kronologi pembahasan anggaran di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5/2012).
Kemudian pemerintah mengirim surat ke Banggar. Namun, menurut Tamsil, surat tersebut tidak relevan karena APBN 2011 sudah disahkan di paripurna DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tapi kalau Wa Ode terus mempertanyakan, menurut Tamsil, sebaiknya diungkap saja. Utamanya menyangkut siapa nama orang yang telah menerima aliran dana menyangkut PPID.
"Kalau yang dipertanyakan ada yang merubah siapa? Itu katanya dai punya data berdasar simulasi, yang namanya simulasi bukan keputusan. Simulasi 491 daerah dengan anggaran Rp 7,7 triliun, kalau semua kabupaten dapat, tidak akan dapat berbasis reward and punishment tidak berdasar BPK, tidak berdasarkan kinerja, ini semua diperlukan dan harus ada usulan dari daerah," katanya.
"Kalau suap itu kasus sendiri dan berpotensi dilakukan siapa saja. Dan silahkan ditangkap siapa saja orangnya. Tinggal dia sebut ini orangnya yang terima, yang kasih, sama buktikan," tandasnya.
(van/mok)











































