.webp)
"Kita rencanakan kirim tim ahli independen. Kalau murah kan lumayan, tapi harus jelas," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin kepada detikcom, Kamis (3/5/2012).
Menurut Hasanuddin, tim ini akan mengecek seperti apa kondisi kapal yang akan dibeli. Harus ada jaminan kondisi kapal dalam keadaan baik, mengingat harganya cukup mahal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya diberitakan Komisi I DPR memprotes rencana TNI AL membeli 3 kapal perang dari Brunei Darussalam. Komisi I menduga ada kesalahan dalam perencanaan dalam pembelian kapal ini.
"Rencana pembelian 3 buah kapal Light Fregat dari Angkatan Laut Kesultanan Brunei Darussalam seharga 301 juta Euro patut dipertanyakan . Jenis kapal yang akan dibeli tersebut merupakan produk Inggris yang dipesan Kesultanan Brunei 7 tahun yang lalu, kapal tersebut sekarang sudah jadi , tapi kemudian Brunei membatalkannya karena speknya tidak sesuai permintaan Angkatan Laut Kesultanan Brunei,"kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5/2012).
Komisi I mengawasi rencana pembelian kapal tersebut. Karena Brunei benar-benar berupaya membatalkan pembelian kapal tersebut. Namun setelah lewat abritase internasional Brunei kalah dan Brunei tetap harus membayarnya dan kapal tersebut dibarter/diserahkan ke galangan Lursen Jerman untuk dijual. Kemudian Kesultanan Brunei membeli jenis kapal OPV (ocean patrol vesel atau kapal patroli samudera).
Usai reses Komisi I akan memanggil Panglima TNI agar ada penjelasan terkait rencana pembelian ini.
"Pertanyaannya mengapa kapal yang gagal tak memenuhi standar speknya harus kita beli? Jangan-jangan ketika sudah dibeli malah tak bisa dipakai . Ke 3 kapal perang itu harganya memang relatif murah. Untuk itu Komisi I akan meminta tim ahli untuk menganalisa ke 3 kapal tersebut agar setelah dibeli mampu memberikan perkuatan optimal pada sistim persenjataan TNI AL," beber Hasanuddin.
(van/nrl)
