.webp)
"Saya di Jakarta rapat di Menko Kesra," tutur Rusli usai menjalani pemeriksaan sekitar delapan jam di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Selasa (1/5/2012).
Rusli membantah terlibat dalam kasus ini. Dia juga membantah mengetahui atau menyetujui gelontoran uang Rp 1,8 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rusli mengatakan pemeriksaan yang dijalaninya seputar posisinya sebagai pengurus besar PON 2012. "Saya kan ketua PB PON," ujarnya.
Berdasarkan penelusuran, saat KPK menangkap 13 anggota DPRD Riau pada 3 April 2012, di Pekanbaru, posisi Rusli dan Kadispora Riau (sekarang dicopot dari jabatannya), Lukman Abbas tengah berada di Jakarta. Kiranya, dengan melihat geografis tempat, sekilas kasus suap dan sang gubernur tidak terhubung. Namun ada informasi lain yang berkembang.
Informasi yang dikumpulkan, sebenarnya KPK menemukan indikasi lain di balik kasus itu. Uang Rp 900 juta yang diserahkan ke anggota DPRD Riau ternyata baru setengah dari jumlah keseluruhan uang suap. Rp 900 juta sisanya pada malam itu disebut-sebut dikirim melalui seorang kurir ke Jakarta.
KPK bukan tidak mengetahui informasi itu. Namun pada saat tim akan bergerak menyusul kurir yang membawa uang itu, tim terhadang kemacetan. Pada sore harinya, hujan lebat mengguyur Jakarta sehingga, membuat lalu lintas malam itu cukup macet.
Nah, pemanggilan pemeriksaan Rusli ini pun khusus untuk mengkonfirmasi apakah uang itu ditujukan kepadanya yang saat itu berada di Jakarta atau bukan. Selain itu, juga beredar kabar, Rusli dan Lukman menemui pejabat di pemerintah pusat untuk melakukan lobi mengenai penambahan anggaran ini.
"Pemanggilan ini untuk mengkonfirmasi itu," bisik seorang penegak hukum, Selasa (5/1/2012). Sumber yang sama menyebut Rusli mengetahui dan menyetujui diguyurkannya uang senilai Rp 1,8 milliar ke DPRD Riau.
Jubir KPK Johan Budi mengaku tidak mengetahui mengenai kronologi ini. Namun apapun itu, Rusli diyakini memiliki informasi mengenai kasus ini.
"Seorang saksi diperlukan keterangannya karena kita menduga saksi bisa mengetahui, mendengar atau informasi-informasi yang diperlukan (KPK)," terang Johan diplomatis.
Pihak Pemprov Riau sebelumnya telah membenarkan pada suap terjadi Rusli tengah berada di Jakarta. Namun mereka mengklaim, Rusli ke ibukota untuk menemui Menpora.
Demikian disampaikan Karo Humas Pemprov Riau, Chairul Riski, saat dikonfirmasi detikcom, Senin (16/4/2012) silam. Menurut Riski, saat KPK melakukan penangkapan anggota Dewan terkait kasus suap PON itu, Rusli memang tengah berada di Jakarta.
"Tapi kami di Jakarta tidak ada melakukan pertemuan dengan DPR. Jadi tidak benar kalau ada yang menyebut melakukan lobi ke DPR terkait kasus PON," kata Riski
Riski menjelaskan, pihaknya sama sekali tidak mengetahui saat itu KPK melakukan penangkapan anggota DPRD Riau. Selama di Jakarta, Rusli melaksanakan rapat koordinasi dengan Menko Kesra terkait persiapan PON.
"Rapat koordinasi ini juga dihadiri Menpora. Pertemuan ini membahas segala persiapan Riau sebagai tuan rumah PON," kata Riski.
(fjp/aan)
