Menagih Janji Transparansi Kunjungan Luar Negeri DPR

Jakarta - DPR tak menghentikan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri dengan mengumbar janji transparansi. Sampai saat ini transparansi kunker DPR tak terbukti. Masih pantaskah kunker DPR dilanjutkan?

"Sebetulnya kunker ini sudah berkali dibahas di pimpinan DPR, yang melibatkan pimpinan fraksi dan alat kelengkapan lainnya seperti komisi dan badan-badan. Ada keputusan dalam rapat konsultasi itu, bahwa untuk kunker 2012 hanya untuk legislasi. fungsi pengawasannya ditunda," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan kepada detikcom, Selasa (1/5/2012).

Menurut Taufik, sebenarnya sudah banyak imbauan terkait kunker luar negeri DPR. Tapi imbauan tinggal imbauan, jarang sekali anggota DPR yang kunker ke luar negeri melaporkan hasil kerjanya.

"Kaitan dengan fungsi legislasi pun harus diawali dengan penyampaian informasi secara terbuka ke publik atau konferensi pers yang dikordinasikan setjen DPR. Setelah kunker, juga diwajibkan melaporkan hasilnya. Bahkan ada imbauan agar tim DPR mempersilahkan andai dari media ikut bergabung, untuk sama-sama lihat apa yang dilakukan DPR," keluh Taufik.

Bahkan rapat konsultasi DPR pun mengagendakan khusus masalah ini. Namun komitmen untuk transparansi anggaran dan agenda selama di luar negeri tak direalisasikan.

"Jadi lebih dari dua kali itu dibahas dalam rapat konsultasi. Tetapi kenyataannya belum ada transparansi setiap kali ada agenda kunker ke luar negeri. Tidak diumumkan dulu siapa yang berangkat dan apa urgensinya. Karena itu, saya bisa memahami jika kemudian itu ada kritik. Padahal sudah ada keputusan untuk transparan," katanya.

"Dalam rapim mendatang, saya akan usulkan lagi, diingatkan lagi, agar transparansi direalisasikan. jangan sampai apa yang dilakukan DPR seolah substansinya sudah bergeser. Transparansinya yang perlu ditingkatkan karena komitmen pembatasan dan pengetatan sudah dilakukan, sudah berkurang 50% kunkernya, tetapi itu tidak tersosialisasikan," lanjutnya.

Dengan transparansi yang lebih baik, Taufik yakin kunker DPR diterima masyarakat. Bagaimanapun transparansi penting sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai wakil rakyat.
 
"Menurut saya, masyarakat hanya ingin tahu urgensinya. Tidak mungkin masyarakat melarang karena sudah tentu DPR sebagai lembaga politik perlu melakukan itu. Yang terpenting transparansi, tidak ada pemborosan, dan urgensinya bisa diterima," tandasnya.

(van/ndr)