KontraS Imbau Pemerintah Tidak Alergi Terhadap Peringatan Hari Buruh Dunia

Jakarta -

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Polri belajar dari pengalaman kebijakan pengamanan saat aksi penolakan kenaikan BBM beberapa waktu lalu yang dinilai memiliki kelemahan. Salah satunya adalah pelibatan TNI dalam pengamanan aksi buruh.

"Polri kembali mengambil kebijakan aneh, dengan melibatkan TNI tanpa dasar dan aturan yang jelas," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, dalam siaran pers yang duterima detikcom, Selasa (1/5/2012).

Haris mengatakan, sejauh ini tidak ada penjelasan terkait urgency pelibatan TNI dalam penanganan aksi unjuk rasa buruh yang dijadawalkan akan memadati jalanan hari ini.

"Sebaliknya, patut kita pertanyakan apakah aksi buruh merupakan bentuk ancaman bagi kedaulatan NKRI? dan apakah buruh sama dengan musuh yang harus dihadapi oleh tentara? Disinilah pangkal masalahnya," jelas Haris.

Polri, Haris menambahkan, masih berorientasi pada pendekatan keamanan berlebih dan menaruh kecurigaan kepada buruh, dengan beberapa kali menyebut 'aksi anarkis'. Seharusnya pemerintah, khususnya Polri, harus lebih tanggap dan cerdas, bahwa jika sampai terjadi anarki pada setiap aksi unjuk rasa, berarti ada saluran komunikasi yang 'tidak normal' antara pemerintah dan buruh.

"Mestinya energi pemerintah terfokus di situ, bukan sebaliknya menggunakan Polri untuk mempertebal sumbatan tersebut," paparnya.

Pendekatan yang dilakukan Polri dengan mengambil pengamanan berlebih, kata Haris, dikhawatirkan dapat memantik kekerasan. Pengalaman sebelumnya dalam mengawal aksi demonstrasi massa, justru membuktikan Polri tidak kosnsiten dalam menjalankan seluruh prosedur tetap dan Peraturan Kapolri sebagai pedoman internal.

"Pendekatan persuasif dan negosiatif harus tetap di kedepankan Polri. Hendaknya semangat mengamankan harus digantikan dengan semangat memfasilitasi dan mengayomi para buruh yang sedang berdemonstrasi (dijamin konstitusi)," tegasnya.

Kaum buruh merupakan adalah wujud nyata dari kedaulatan rakyat, terlebih di 1 Mei. Pemerintah diminta untuk tidak alergi terhadap perjuangan buruh yang diwujudkan dalam aksi May Day, 1 Mei.

"Bila pemerintah konsisten menjalankan negara demokrasi harusnya tidak alergi dengan gerakan buruh. Melalui wajah pengamanan yang jauh dari semangat mengayomi tersebut, pemerintah justru menunjukkan pemisahan diri dan berdiri berhadapan untuk menghadang aspirasi para buruh," tutup Haris.

(ahy/nvc)